MAKLUMAT– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Anggota DPD RI, Lia Istifhama kompak mendorong penguatan kopi hutan sebagai komoditas unggulan perhutanan sosial di Jawa Timur. Langkah strategis dan sinergi ini menjadi bukti komitmen nyata dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan petani di sekitar area hutan Jawa Timur, agar terus berkembang hingga sukses menembus pasar ekspor global.
”Kopi hutan kita memiliki kualitas luar biasa dan tumbuh di ekosistem yang terjaga. Kita harus memperkuat hilirisasinya agar produk perhutanan sosial Jawa Timur ini tidak hanya berjaya di dalam negeri, tetapi juga menjadi primadona di pasar internasional,” ujar Khofifah saat memberikan keterangan pers, Senin (15/6/2026).
Khofifah menegaskan komoditas kopi yang dihasilkan dari skema perhutanan sosial memiliki karakteristik dan keunikan cita rasa yang tinggi. Karunia alam ini harus diimbangi dengan perluasan jaringan pasar yang agresif.
Senada Khofifah, Anggota DPD RI Lia Istifhama menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi para petani hutan di tingkat pusat. Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama utama dalam meruntuhkan hambatan ekspor.
”Kami di DPD RI berkomitmen penuh untuk menjembatani regulasi dan memfasilitasi para petani kopi hutan Jatim. Potensi ekspor ini sangat besar, dan kita harus memastikan bahwa akses permodalan serta standardisasi produk berjalan optimal agar mereka bisa bersaing secara global,” tegas putri tokoh NU Jawa Timur, almarhum KH Masykur Hasyim ini.
Kehadiran kedua tokoh ini memberikan sinyal kuat bagi kebangkitan ekonomi hijau. Perhutanan sosial kini bukan lagi sekadar program konservasi lingkungan, melainkan telah bertransformasi menjadi motor penggerak baru ekonomi daerah yang inklusif.
Kolaborasi antara Khofifah Indar Parawansa dan Lia Istifhama menunjukkan adanya keselarasan visi yang kuat antara eksekutif daerah dan legislatif pusat. Kopi hutan Jawa Timur memiliki nilai tawar tinggi di era modern karena mengusung konsep berkelanjutan (sustainability) melalui program perhutanan sosial.
Dengan adanya dukungan kebijakan dari DPD RI dan eksekusi program dari Pemprov Jawa Timur, hambatan klasik petani seperti standardisasi produk dan akses pasar global dapat teratasi. Langkah ini tidak hanya berpotensi meningkatkan devisa daerah melalui ekspor, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah.
