MAKLUMAT – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunggah dokumen perjanjian yang telah disepakati dengan Amerika Serikat melalui akun X resminya, Kamis (18/6/2026). Unggahan tersebut menjadi konfirmasi pertama dari Teheran setelah Washington membeberkan isi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) 14 poin yang diklaim menjadi landasan kesepakatan damai kedua negara.
Dalam unggahannya, Pezeshkian menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak lahir dari tekanan pihak luar, melainkan hasil keteguhan rakyat Iran dan upaya diplomasi yang dijalankan pemerintahannya.
“Teks ini merupakan cerminan suara suatu bangsa yang tidak menukar kehormatan dan kemerdekaannya dengan ancaman atau tekanan apa pun,” tulis Pezeshkian.
Ia menambahkan, “Apa yang hari ini tercatat merupakan hasil dari ketabahan nasional, rasionalitas politik, dan diplomasi yang bertanggung jawab.”
این متن، بازتاب صدای ملتی است که عزت و استقلال خود را با هیچ تهدید و فشاری معامله نکرد.
آنچه امروز به ثبت رسید، نتیجه استقامت ملی، عقلانیت سیاسی و دیپلماسی مسئولانه بود. pic.twitter.com/77ri1McFm8— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026
Sebelumnya, melansir laporan Al Jazeera, Pemerintah Amerika Serikat mengungkap rincian MoU 14 poin yang telah dicapai bersama Iran. Dokumen tersebut dijadwalkan ditandatangani secara resmi dalam sebuah upacara di Swiss pada Jumat (19/6/2026).
Meski demikian, hingga kini baik Washington maupun Teheran belum merilis salinan resmi perjanjian tersebut kepada publik. Seorang pejabat AS hanya membacakan isi dokumen kepada wartawan melalui konferensi telepon pada Rabu (17/6), sementara pihak Iran belum memberikan konfirmasi resmi terkait keakuratan versi yang dipublikasikan Washington.
Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah klausul mengenai Lebanon. Dalam butir pertama MoU disebutkan bahwa Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan penghentian segera dan permanen operasi militer di seluruh lini, termasuk di Lebanon.
Selain itu, kedua negara juga berkomitmen menjaga integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon.
Namun, dokumen tersebut tidak menyebut Israel, padahal negara itu masih menempatkan pasukannya di sebagian wilayah Lebanon dan terus melancarkan serangan militer sejak awal Maret. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan gencatan senjata yang disepakati dalam MoU.
Pasalnya, Israel maupun Hizbullah tidak menjadi pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Karena itu, belum jelas bagaimana penghentian konflik di Lebanon dapat diwujudkan di lapangan.
MoU juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah, termasuk Hizbullah yang selama ini menjadi sekutu utama Teheran di Lebanon.
Sementara itu, Israel kembali menegaskan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah Lebanon.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Senin (16/6) menyatakan bahwa pemerintahannya akan mempertahankan kehadiran militer di sejumlah zona keamanan, termasuk Lebanon, Suriah, dan Gaza.
“Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya menjalankan kebijakan yang jelas, yakni militer akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza untuk jangka waktu yang tidak terbatas guna melindungi perbatasan serta komunitas Israel,” kata Katz.
Syarat Iran
Isu Lebanon menjadi salah satu pembahasan paling alot dalam negosiasi antara Washington dan Teheran. Iran berulang kali menegaskan bahwa penghentian operasi militer Israel di Lebanon merupakan syarat utama untuk mencapai kesepakatan damai yang lebih luas.
Pembicaraan langsung pertama antara Amerika Serikat dan Iran sejak Revolusi Islam 1979 berlangsung di Pakistan pada April lalu. Menjelang pertemuan tersebut, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa gencatan senjata di Lebanon serta pencairan aset Iran di luar negeri merupakan syarat yang tidak dapat ditawar.
Pada 16 April, Presiden AS Donald Trump mengumumkan adanya gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon guna membuka ruang negosiasi menuju kesepakatan keamanan yang lebih permanen. Kesepakatan itu tercapai setelah enam pekan pertempuran antara Israel dan Hizbullah.
Namun, serangan militer Israel di Lebanon tetap berlanjut bahkan ketika Washington dan Teheran mengisyaratkan bahwa kesepakatan damai semakin dekat.
Perkembangan terbaru ini dinilai menunjukkan perubahan pendekatan pemerintahan Trump terhadap Iran. Jika sebelumnya Washington kerap dikaitkan dengan agenda perubahan rezim di Teheran, kini fokus utama tampak bergeser pada upaya mencapai stabilitas kawasan.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Prancis, Trump menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjadikan pergantian rezim sebagai tujuan utama kebijakan terhadap Iran.
“Anda berbicara tentang perubahan rezim. Saya tidak pernah peduli tentang perubahan rezim,” ujar Trump.***
