MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti kondisi industri perfilman tanah air, yang menurutnya belum berkembang secara optimal, termasuk dalam rangka sebagai sarana promosi wisata dan budaya.
Ia menilai, Indonesia memiliki banyak talenta kreatif dan sangat potensial, namun industri perfilman dalam negeri menurutnya masih menghadapi sejumlah tantangan dan persoalan serius. Mulai dari dominasi konten dengan tema terbatas hingga kuatnya penetrasi produk hiburan asing seperti drama Korea (drakor) dan drama China (dracin) di pasar domestik.
“Kita menjadi market film. Dulu telenovela, lalu drakor, sekarang dracin. Kita sendiri enggak tumbuh,” sorot Lamhot, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (22/6/2026).
Dominasi Horor dan Tema Perselingkuhan
Menurut Lamhot, film-film produksi nasional saat ini cenderung didominasi dua tema utama, yakni horor dan kisah perselingkuhan. Kondisi tersebut, kata dia, belum mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang semestinya dapat diangkat menjadi kekuatan utama perfilman nasional.
“Tema-tema film kita itu lebih kepada dua tematik: satu adalah horor, kedua adalah perselingkuhan. Sementara kita dari Komisi VII ini mendorong film-film kita juga sebagai instrumen promosi pariwisata dan instrumen untuk menguatkan budaya kita,” tegasnya.
Lamhot mencontohkan masih minimnya film yang mengangkat tokoh sejarah nasional seperti Pangeran Diponegoro dan Sisingamangaraja, maupun tokoh-tokoh besar tanah air lainnya.
Selain itu, menurutnya, film Indonesia juga belum banyak dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi wisata unggulan nasional seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, maupun Danau Toba. Padahal, kata dia, banyak film-film besar luar negeri yang sengaja diproduksi di wilayah atau destinasi wisata tertentu sebagai sarana untuk promosi.
“Film James Bond saja sampai diproduksi di Venezia, padahal Venezia juga sudah sangat terkenal pariwisatanya. Hanya tujuannya untuk mempromosikan Venezia. Kita belum ada seperti itu,” seloroh politisi Partai Golkar itu.
Lemahnya Ekosistem Distribusi Film Nasional
Lebih jauh, Lamhot menilai kondisi tersebut bukan semata dipengaruhi selera pasar, melainkan juga akibat lemahnya ekosistem distribusi film nasional. Situasi ini membuat produser lebih memilih memproduksi konten yang dianggap aman secara komersial demi mendapatkan akses tayang.
Menurutnya, belum adanya lembaga yang mampu mendorong hadirnya nilai edukatif dan budaya dalam proses kurasi konten turut menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi.
Panja KDFN merekomendasikan agar industri perfilman nasional dioptimalkan sebagai instrumen strategis untuk promosi budaya dan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga didorong menyiapkan subsidi distribusi serta insentif khusus bagi karya film yang mengangkat keberagaman budaya lokal.
Panja juga meminta pemerintah merespons perkembangan kecerdasan buatan atau AI di sektor kreatif melalui penyusunan regulasi yang adaptif, dengan mengacu pada kebijakan industri perfilman global seperti yang diterapkan di Hollywood.
Membutuhkan Investasi Serius
Pada sisi lain, Cinema Poetica yang merupakan kolektif yang menaungi kritikus, jurnalis, peneliti, dan pegiat film di tanah air, menandaskan bahwa ekosistem perfilman Indonesia membutuhkan investasi lebih serius pada sektor distribusi dan edukasi.
Mereka menilai, kedua aspek tersebut masih tertinggal dibandingkan dukungan terhadap pendanaan produksi.
Lembaga yang pada 2024 dipercaya Bappenas melakukan studi evaluasi ekosistem perfilman nasional itu mencatat belum adanya tolok ukur yang jelas terkait dampak industri film terhadap promosi pariwisata maupun pendapatan daerah.
Sementara itu, PT Rangkai Kreativitas Indonesia menilai industri perfilman nasional saat ini menghadapi mismatch supply demand. Talenta baru terus bermunculan, namun ruang distribusi dan etalase tayang masih sangat terbatas.
Platform video on demand lokal yang kini beroperasi di 20 provinsi itu juga mendorong adanya dukungan lebih luas agar masyarakat menonton film lokal melalui platform domestik secara legal dan terjangkau, sekaligus memperkuat posisi layanan streaming nasional di tengah dominasi platform global.
