MAKLUMAT –Pelibatan perusahaan tambang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah menuai perhatian sejumlah lembaga kajian ekonomi. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperingatkan risiko penyalahgunaan keterlibatan perusahaan tambang untuk membuka lahan secara ilegal, sementara CORE Indonesia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dan pertanggungjawaban hukum korporasi.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan berencana menggandeng unit usaha pertambangan di Kalimantan Tengah untuk membantu penanganan karhutla. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan dengan memanfaatkan peralatan dan personel yang dimiliki perusahaan tambang.
Namun, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai pelibatan perusahaan tambang berisiko menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan alat berat dan kemampuan operasional perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan potensi penyalahgunaan akses terhadap kawasan terdampak kebakaran.
Bhima menjelaskan besarnya kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Ia menyebut kerugian akibat karhutla telah mencapai Rp565 triliun per Oktober 2026.
“Jadi nggak cukup kalau hanya mengandalkan anggaran dari Pemda,” ujar Bhima dikutip, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, pemerintah pusat harus menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menangani karhutla. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah membuat dukungan anggaran nasional diperlukan agar penanganan kebakaran tidak terhambat.
CELIOS Khawatir Ada Penyalahgunaan Akses Lahan
Bhima secara khusus menyoroti rencana pelibatan unit usaha pertambangan. Kebijakan tersebut berisiko memberikan akses kepada perusahaan untuk mengetahui titik-titik kawasan terdampak karhutla yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pembukaan lahan tambang ilegal.
Ia menggunakan istilah kuda Troya untuk menggambarkan potensi risiko tersebut.
“Pelibatan unit usaha pertambangan ini kayak kuda Troya,” tegasnya.
CELIOS menilai pemerintah perlu mempertimbangkan mitra yang lebih relevan dengan kebutuhan pemulihan lingkungan. Bhima menyebut sektor perkebunan berkelanjutan dan masyarakat lokal sebagai pihak yang lebih layak dilibatkan dalam penanganan karhutla.
Selain itu, Bhima menyoroti dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia meminta persoalan hukum tersebut segera dituntaskan agar tidak menghambat penyaluran anggaran untuk penanganan bencana.
Menurutnya, BNPB harus tetap menjadi ujung tombak penanganan karhutla secara nasional. Dana siap pakai yang tersedia juga perlu disalurkan lebih cepat untuk mendukung kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kalau ada korupsi, ya segera diselesaikan korupsinya. Tapi ujung tombaknya memang tetap di BNPB,” tandas Bhima.
CORE: Perusahaan Tambang Harus Tetap Bertanggung Jawab
Pandangan berbeda disampaikan Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai pelibatan perusahaan tambang dalam penanganan karhutla dapat dipahami dari sisi kebutuhan operasional di lapangan.
Perusahaan pertambangan memiliki infrastruktur, alat berat, serta personel yang dapat membantu mengatasi keterbatasan peralatan dan tenaga dalam proses pemadaman.
“Secara pragmatis, pelibatan unit usaha pertambangan dalam penanganan karhutla cukup masuk akal karena persoalan di lapangan memang sering berkaitan dengan keterbatasan alat dan personel,” ujar Yusuf.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan pemerintah agar pelibatan sektor swasta tidak menghapus tanggung jawab hukum perusahaan yang terbukti melakukan kelalaian atau menyebabkan pencemaran lingkungan.
“Pelibatan swasta tidak boleh mengaburkan prinsip bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran tetap harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Yusuf juga menyoroti pelaksanaan penanganan karhutla oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya melalui penetapan status tanggap darurat yang diperpanjang secara berkala.
Namun, penanganan karhutla masih lebih banyak berorientasi pada kondisi darurat dibandingkan upaya pencegahan. Persoalan lain muncul dari perbedaan data luas lahan terbakar yang digunakan sejumlah instansi.
Ia menyebut perbedaan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), laporan pemerintah daerah, dan data Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) menyulitkan penentuan wilayah prioritas penanganan.
“Perbedaan yang sangat besar antara catatan BPBD, laporan daerah, dan data Sipongi menyulitkan penentuan lokasi prioritas, penyusunan kebutuhan anggaran, serta penegakan hukum,” jelas Yusuf.
CORE Soroti Anggaran dan Pengawasan
Dalam aspek pembiayaan, Yusuf menilai anggaran penanganan karhutla masih banyak terserap untuk kegiatan pemadaman darurat yang membutuhkan biaya besar. Padahal, pencegahan kebakaran dinilai lebih murah dibandingkan biaya pemadaman serta kerugian ekonomi, kesehatan, dan lingkungan setelah kebakaran meluas.
Yusuf juga meminta pemerintah memperketat pengawasan dan membuka informasi penggunaan anggaran darurat kepada publik. Perhatian tersebut mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi dana siap pakai BNPB.
Ia mendorong setiap penggunaan anggaran dipublikasikan secara berkala, termasuk nilai pengadaan, pihak penyedia barang dan jasa atau vendor, serta lokasi kegiatan. Setelah masa tanggap darurat berakhir, penggunaan anggaran juga perlu diaudit.
“Sebelum anggaran ditambah, setiap penggunaan dana perlu dipublikasikan secara berkala dengan informasi mengenai nilai pengadaan, vendor, dan lokasi kegiatan,” tandasnya.
Dengan demikian, pelibatan perusahaan tambang dalam penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan dukungan alat berat dan personel. Pengawasan kegiatan, transparansi anggaran, validitas data, serta pertanggungjawaban hukum perusahaan tetap menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
