MAKLUMAT – Pemerhati sosial dan kemasyarakatan, Luthfi J. Kurniawan, menilai ruang kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi Indonesia perlu terus dijaga agar tetap terbuka. Pandangan tersebut ia sampaikan melalui tulisan yang mengulas dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan para intelektual publik di tengah meningkatnya kritik terhadap kebijakan negara.
Luthfi, yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi, akademisi, pendiri Malang Corruption Watch (MCW), serta pernah masuk 10 besar Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, menilai bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Penyampaian pendapat secara bertanggung jawab merupakan hak konstitusional warga negara.
Dalam tulisannya, Luthfi mengingatkan bahwa pada awal era reformasi, ruang publik di Indonesia dinilai lebih terbuka dibandingkan masa sebelumnya. Berbagai bentuk penyampaian aspirasi, mulai dari tulisan, diskusi publik hingga aksi demonstrasi, berkembang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi pasca-amandemen konstitusi.
Namun, menurut dia, perkembangan situasi belakangan menunjukkan adanya perubahan iklim demokrasi. Ia menyoroti meningkatnya berbagai laporan hukum maupun polemik yang melibatkan masyarakat atau aktivis setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Luthfi juga menyinggung sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus serta kasus yang pernah menimpa penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017. Contoh tersebut sebagai bagian dari refleksi mengenai pentingnya perlindungan terhadap ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
“Kritik dalam demokrasi bukan ancaman terhadap negara. Kritik adalah mekanisme pengawasan agar penyelenggaraan kekuasaan tetap berjalan sesuai kepentingan publik,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan bahwa intelektual publik memiliki tanggung jawab moral untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan seharusnya dipahami sebagai kontribusi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, bukan sebagai serangan terhadap individu.
“Kami mengkritik kebijakan, bukan menyerang pribadi. Tujuannya adalah mendorong perbaikan kebijakan agar lebih berpihak kepada masyarakat luas,” kata Luthfi.
Fungsi Kontrol dalam Demokrasi
Lebih lanjut, ia menilai respons yang bersifat represif terhadap kritik justru berpotensi mempersempit ruang demokrasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.
“Jika masyarakat mulai takut menyampaikan kritik, maka ruang publik akan kehilangan fungsi kontrolnya terhadap kekuasaan. Demokrasi membutuhkan keberanian warga untuk menyampaikan pandangan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Di sisi lain, Luthfi J. Kurniawan menegaskan pemerintah tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi maupun bantahan apabila kritik yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta. Namun, respons tersebut sebaiknya dilakukan secara proporsional, berbasis data, dan mengedepankan etika komunikasi publik.
“Pemerintah berhak menjelaskan kebijakan yang diambil. Akan tetapi, dialog yang terbuka jauh lebih produktif dibandingkan saling menyerang atau membangun polarisasi di ruang publik,” katanya.
Menurut Luthfi, kedewasaan berdemokrasi menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga budaya dialog yang sehat demi memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Perbedaan pandangan politik, kata dia, merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Keberadaan kelompok yang memiliki pandangan berbeda atau disiden, tidak semestinya dipandang sebagai ancaman selama tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar seluruh pihak tetap menghormati hukum, etika, dan kepentingan bangsa,” ujar Luthfi.
Pada kesimpulannya, Luthfi menegaskan bahwa keberadaan suara-suara kritis justru menjadi indikator bahwa demokrasi masih berjalan. Sebaliknya, apabila kritik mulai menghilang karena rasa takut, kondisi tersebut patut menjadi perhatian bersama karena dapat menunjukkan menyempitnya ruang demokrasi dan partisipasi publik. (*)
Penulis: Edi Susanto
