MAKLUMAT – Persoalan pelayanan kesehatan di tingkat desa dan keberlanjutan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi perhatian utama anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, saat menggelar reses di Balai Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Ahad (26/7/2026).
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mengemuka. Isu yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan kebutuhan dukungan operasional dan pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes), keberlanjutan insentif guru PAUD, serta bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan irigasi pertanian, pengadaan pompa listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), penanganan sampah, hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sumardi menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas yang harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, keberadaan Polindes memiliki peran penting sebagai layanan kesehatan dasar yang memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat di desa.
“Ini menjadi perhatian khusus karena Polindes juga menjadi bagian dari pelayanan kesehatan warga yang dikelola masyarakat desa. Persoalan kesehatan tentu sangat perlu menjadi perhatian supaya ada pertolongan pertama kalau ada masyarakat yang sakit. Ini menjadi atensi untuk penanganan Polindes,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Di bidang pendidikan, Sumardi juga menaruh perhatian terhadap aspirasi para guru PAUD yang berharap insentif kembali diberikan. Meski mengakui kondisi fiskal pemerintah saat ini masih menjadi tantangan, ia memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, guru PAUD memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pendidikan dan karakter anak sejak usia dini.
“Kita tahu sendiri kondisi fiskal kita seperti ini. Namun, tetap nanti akan kita sampaikan supaya ada perhatian. Teman-teman PAUD ini pendidik, mereka juga garda terdepan terhadap pendidikan anak-anak kita walaupun di tingkat PAUD. Mudah-mudahan nanti ada solusi di tengah kondisi fiskal yang ada,” katanya.
Usai kegiatan reses, Sumardi juga menerima sejumlah aspirasi lanjutan dari masyarakat, di antaranya terkait pengembangan UMKM, sosialisasi persoalan hukum, hingga edukasi mengenai prosedur adopsi anak.
Menurutnya, pelaku UMKM di Desa Balongsari memiliki potensi untuk berkembang, namun masih membutuhkan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan agar mampu meningkatkan daya saing.
“Nanti kita tata bersama-sama. Kalau memang perlu dilakukan pelatihan atau pembinaan, ayo kita fasilitasi bersama supaya UMKM di sini semakin berdaya dan memiliki kreativitas yang lebih baik,” ujarnya.
Terkait persoalan hukum, Sumardi mengimbau masyarakat agar tidak ragu berkonsultasi dengan pemerintah desa maupun menyampaikan persoalan yang dihadapi kepadanya sehingga dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai sosialisasi mengenai aturan adopsi anak perlu diperkuat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum yang benar.
“Lebih baik kita ikuti aturan yang ada supaya bisa mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi mengenai hal tersebut,” pungkasnya.
