Kemnaker Perkuat Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas melalui Pelatihan dan Kemitraan Industri

Menaker Yassierli ketika mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, Rabu (5/8/2026). (Foto: Kemnaker)

MAKLUMAT — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menandaskan komitmen untuk memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ketika mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).

Dalam kunjungannya, Yassierli meninjau pelaksanaan program pemberdayaan tenaga kerja di BPKK Kendari, termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja.

Saat ini, sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti program pengenalan dan pelatihan di balai tersebut sebelum ditempatkan pada sektor industri ringan.

Menurut Yassierli, peningkatan kompetensi merupakan faktor penting agar penyandang disabilitas memiliki daya saing dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja.

“Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Untuk memperluas peluang penempatan kerja, BPKK Kendari juga disebut bakal menggelar kegiatan di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang memiliki komitmen mempekerjakan penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Baca Juga  Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR, Tekankan Sejumlah Hal

Yassierli menilai, BPKK Kendari memiliki peran strategis karena membawahi wilayah kerja yang cukup luas. Oleh sebab itu, balai tersebut diharapkan tidak hanya menjadi penyelenggara pelatihan, tetapi juga berperan sebagai penggerak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja.

“Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan fungsi yang maksimal,” tandasnya.

Ia juga meminta seluruh balai di bawah Kemnaker, baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun BPKK, agar lebih proaktif menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam akses terhadap dunia kerja.

“Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja,” pungkas Yassierli.***