MAKLUMAT — Muhammadiyah memperkuat koordinasi antarlembaga yang bergerak di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), politik, dan kebijakan publik melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum HAM dan Hikmah yang digelar di Aula Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (5/8/2026).
Rakor tersebut mempertemukan unsur Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama jajaran Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat peran kader Muhammadiyah dalam bidang hukum, kebijakan publik, dan advokasi masyarakat.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Prof Dr H Ambo Asse MAg, mengapresiasi kehadiran jajaran MHH, LHKP, dan LBHAP PP Muhammadiyah. Menurutnya, ketiga unsur tersebut memiliki posisi strategis dalam memperkuat gerakan Muhammadiyah di tengah dinamika persoalan hukum dan kebijakan publik.
MHH dan LHKP, menurut dia, selama ini aktif menjalankan berbagai program, sementara LBHAP juga terus aktif menangani berbagai persoalan hukum yang muncul di Sulawesi Selatan.
“Ini kader-kader kita harus diperkuat,” tegas Ambo Asse.
Perkuat Komitmen Kader
Ia menekankan pentingnya memperkuat komitmen kader terhadap agama dan organisasi. Menurutnya, kader Muhammadiyah harus memiliki prinsip yang kokoh dalam menegakkan kebenaran sekaligus keberanian mengambil sikap berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Ambo Asse juga mengaitkan pesan tersebut dengan Surah An-Nisa ayat 9 tentang pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat. Ia menambahkan bahwa dakwah Muhammadiyah tidak terbatas pada ruang keagamaan, melainkan mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti pertanian, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, hingga kebijakan publik.
“Segala segi, segala aspek kehidupan kita ini harus dimanfaatkan sebagai gerakan dakwah,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebut pengembangan jamaah tani di Sulawesi Selatan yang diperkuat melalui kolaborasi dengan Lazismu dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).
Sinergi Program dan Kebijakan
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Dr H Muhammad Busyro Muqoddas SH MHum, menjelaskan bahwa kunjungan jajaran MHH, LHKP, dan LBHAP ke Sulawesi Selatan merupakan bagian dari agenda koordinasi dengan struktur Muhammadiyah di berbagai wilayah.
Koordinasi tersebut, kata dia, bertujuan untuk menerjemahkan agenda Muhammadiyah secara lebih sistemik dan integratif, termasuk dalam merespons persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan.
“Semua program itu semakin perlu kita pahami untuk kita lakukan satu pendekatan yang lebih sistemik dan integrative yang bisa diupayakan Muhammadiyah baik internal maupun advokasi publik, misalnya dampak PSN dan Pertambangan,” tandas Busyro.
Ia menegaskan, semangat Al-Ma’un yang selalu digaungkan Muhammadiyah harus diwujudkan melalui kerja-kerja nyata dalam merespons berbagai persoalan ketidakadilan yang dihadapi masyarakat.
Tak cuma itu, ia juga menekankan pentingnya Muhammadiyah membangun kolaborasi dengan berbagai kalangan di luar organisasi, mulai dari akademisi, peneliti, pakar, hingga organisasi masyarakat sipil, agar perspektif dalam membaca persoalan bangsa semakin komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut, Busyro memaparkan sejumlah kajian dan advokasi yang dilakukan MHH, LHKP, dan LBHAP terkait sejumlah wilayah, antara lain Wadas di Purworejo, Pakel di Banyuwangi, Rempang, Ternate, Morowali, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dikaji dengan pendekatan multidisiplin dan transdisiplin untuk melihat pola-pola persoalan yang muncul, khususnya terkait posisi masyarakat dalam berbagai proyek pembangunan.
Tegaskan Kedaulatan Rakyat
Busyro juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. “Kalau yang berdaulat itu adalah rakyat, sementara kebijakan-kebijakan politik, kenegaraan di pusat sampai di daerah itu semakin meminggirkan, memarginalkan daulat rakyat itu, maka di situlah timbul ketidakadilan sosial, politik, dan seterusnya,” terangnya.
MHH, LHKP, dan LBHAP saat ini, lanjut Busyro, juga tengah melakukan kajian mengenai dampak sosial sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk di Morowali. Hasil kajian tersebut akan dipublikasikan sebagai bahan advokasi Muhammadiyah. “Insya Allah buku itu akan kami terbitkan,” ujarnya.
Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar bagi Muhammadiyah untuk memperkuat gerakan advokasi sekaligus mendorong demokratisasi dan pemerataan yang melibatkan seluruh struktur organisasi, mulai tingkat wilayah hingga ranting.
Lebih jauh, Busyro juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan agenda organisasi maupun kaderisasi. “Jangan terlalu serius tapi sungguh-sungguh,” kelakarnya.
Di akhir kegiatan, Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, David Efendi, mengungkapkan bahwa agenda Rakor MHH, LHKP, dan LBHAP PP Muhammadiyah bersama PWM Sulawesi Selatan menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat peran Muhammadiyah dalam merespons berbagai persoalan hukum, kebijakan publik, ketidakadilan sosial, serta isu-isu kemanusiaan.
“Salah satu produk Rakor adalah buku panduan advokasi Muhammadiyah,” ujar David Efendi, yang juga bertanggungjawab mengkoordinir Rakor putaran kelima di Sulawesi Selatan tersebut.
