MAKLUMAT — Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan masyarakat Indonesia agar lebih kritis terhadap berbagai bentuk kerja sama yang melibatkan institusi Israel. Menurutnya, agenda yang dikemas melalui pendidikan, kepemudaan, olahraga, kemanusiaan, atau profesionalisme dapat memiliki dimensi politik yang perlu dicermati.
Sudarnoto menyoroti dibukanya Israel-Indonesia Futures Program (IIFP) sebagai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Ia menilai keterlibatan institusi Israel dalam berbagai ruang sosial menunjukkan bahwa upaya membangun penerimaan terhadap Israel tidak hanya berlangsung melalui jalur diplomasi dan politik.
“Karena itu kita semua harus kritis bahwa promosi yang dikemas dengan isu kemanusiaan, olahraga, pendidikan, kepemudaan atau profesionalisme dapat menjadi bagian dari upaya membangun citra positif Israel dan mengikis persepsi kritis masyarakat dunia terhadap kebijakan Israel di Palestina,” katanya dalam siaran pers yang diterima Maklumat.id pada Rabu (9/9/2026).
Ia menyebut situasi tersebut sebagai bagian dari pertarungan narasi dan public diplomacy. Dalam pandangannya, Israel berupaya membangun citra sebagai negara yang modern dan normal di tengah perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
Sudarnoto kemudian meminta perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, lembaga profesional, dan masyarakat sipil tidak menerima begitu saja tawaran kerja sama yang berkaitan dengan institusi Israel. Ia mendorong setiap program pendidikan, riset, beasiswa, konferensi, maupun jejaring untuk dikaji secara kritis sebelum dijalankan.
“Saya menyerukan kepada perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, lembaga profesional dan masyarakat sipil agar mengkaji secara kritis setiap tawaran kerja sama, program pendidikan, riset, beasiswa, konferensi maupun jejaring yang melibatkan institusi Israel atau pihak yang terkait dengannya. Jangan main terima saja,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya literasi politik dan media agar masyarakat mampu membedakan kerja sama kemanusiaan yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dengan aktivitas yang menurutnya dapat menjadi bagian dari normalisasi politik Israel.
Bagi Indonesia, Sudarnoto menilai persoalan Palestina berkaitan dengan komitmen terhadap kemanusiaan, keadilan, hukum internasional, dan amanat Pembukaan UUD 1945. Karena itu, keterbukaan terhadap hubungan internasional tetap perlu disertai sikap kritis terhadap agenda yang dinilai dapat melemahkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Indonesia dan negara dan bangsa Asia Pasifik harus terbuka kepada dunia, tetapi tidak boleh kehilangan prinsip. Keterbukaan internasional tidak boleh berarti menerima begitu saja agenda politik yang berpotensi melemahkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” jelasnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
