MAKLUMAT — Masyarakat Kota Blitar tidak membutuhkan tontonan akrobatik tentang bagaimana pemerintahan dikelola. Mereka membutuhkan kerja nyata: ekonomi yang bergerak, keamanan yang terjaga, pelayanan publik yang semakin baik, dan suasana sosial yang tenang.
Itulah yang semestinya menjadi panggung utama sebuah pemerintahan.
Ketika Wakil Wali Kota yang sekaligus Ketua Plt. KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba tampil menyampaikan tuntutan kepada Wali Kota Syauqul Muhibbin terkait anggaran KONI, publik tentu sah bertanya: apakah persoalan pemerintahan harus diselesaikan di panggung terbuka, atau masih tersedia ruang dialog dan mekanisme kelembagaan?
Ini bukan soal membela siapa. Ini soal kepantasan dalam mengelola amanah publik.
Perbedaan dalam pemerintahan adalah sesuatu yang wajar. Namun, ketika tidak mampu dikelola, perbedaan dapat berubah menjadi konflik. Ketika konflik itu dipertontonkan, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antarpejabat, tetapi juga kepercayaan masyarakat.
Masyarakat Kota Blitar sudah paham dengan prinsip “rukun agawe santosa, crah agawe bubrah”—kerukunan membawa ketenteraman dan kekuatan, sedangkan pertikaian berpotensi membawa kerusakan.
Perbedaan boleh ada. Kritik juga harus memiliki ruang. Tetapi setiap perbedaan semestinya memiliki jalan penyelesaian.
Dialog sebagai Jalan Penyelesaian
Dalam pemerintahan, dialog bukan tanda kelemahan. Justru di situlah kedewasaan kepemimpinan diuji. Ketika kepentingan mulai berhadapan, ruang komunikasi harus dibuka. Persoalan dibicarakan secara terbuka di antara pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan tetap dalam koridor etika jabatan.
Tidak semua persoalan harus dibawa ke panggung publik.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan tentang siapa yang paling keras bersuara. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah bekerja, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan.
Ada saatnya seorang pemimpin berbicara. Ada saatnya seorang pemimpin mendengarkan. Dan ada saatnya seorang pemimpin memilih menahan diri agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dalam situasi seperti ini, kepentingan rakyat semestinya menjadi titik temu.
Bukan ego jabatan. Bukan kepentingan kelompok. Bukan pula soal siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Sebab kemenangan dalam pemerintahan bukan ketika satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika persoalan selesai, pemerintahan tetap berjalan, dan masyarakat memperoleh manfaat.
Ada pula prinsip “memayu hayuning bawana”, tentang kewajiban menjaga keseimbangan dan kebaikan kehidupan bersama. Dalam konteks kekuasaan, jabatan semestinya menjadi sarana memelihara ketenteraman masyarakat, bukan sumber kegaduhan.
Bumi Bung Karno
Dan jangan lupa, tanah Blitar bersemayam jasad Bung Karno.
Dari tanah ini kita tidak hanya mewarisi jejak sejarah seorang Proklamator, tetapi juga pelajaran tentang keberanian dan kenegarawanan. Bung Karno mewariskan keberanian untuk berdiri tegak memperjuangkan kepentingan bangsa. Tetapi keberanian itu semestinya berjalan bersama kebesaran jiwa seorang negarawan. Sebab berani tidak selalu berarti berani berhadapan.
Kadang keberanian terbesar seorang pemimpin justru keberanian untuk menahan diri, meredam ego, membuka ruang dialog, dan memilih kepentingan rakyat ketika kepentingan pribadi atau kelompok sedang berhadapan.
Blitar semestinya menjadi tempat di mana keberanian Bung Karno bertemu dengan kenegarawanan. Keberanian diperlukan untuk menyelesaikan persoalan, sementara kenegarawanan diperlukan agar penyelesaian itu tidak berubah menjadi pertarungan kekuasaan.
Aja Dumeh
Orang Jawa mengenal pula ungkapan “aja dumeh”—jangan mentang-mentang memiliki jabatan, kedudukan, atau pengaruh kemudian merasa dapat bertindak semaunya.
Ada pula prinsip “menang tanpa ngasorake”: mencapai kemenangan tanpa harus merendahkan pihak lain.
Dalam politik dan pemerintahan, prinsip ini terasa semakin penting. Sebab kemenangan seorang pemimpin bukan ketika lawannya tersingkir, melainkan ketika masyarakat memperoleh manfaat dari keputusan yang diambil.
Aristoteles mengingatkan bahwa tujuan kehidupan bernegara adalah menghadirkan good life bagi masyarakat.
Karena itu, jabatan bukan panggung untuk mempertontonkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jabatan adalah amanah untuk memastikan kehidupan warga menjadi lebih baik.
Politik memang seperti orkestrasi panggung. Yang terlihat masyarakat semestinya harmoni: tata kelola yang rapi, komunikasi yang baik, dan keputusan yang menghasilkan manfaat.
Keruwetan di belakang panggung mestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme kelembagaan, bukan dipindahkan menjadi tontonan utama di depan masyarakat.
Menurunkan Tensi
Konflik dalam pemerintahan mungkin terjadi. Perbedaan kepentingan juga tidak dapat dihindari. Tetapi kedewasaan seorang pemimpin diuji ketika konflik datang: mampukah ia menahan diri dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun?
Kota Blitar sedang membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk mempertontonkan pertengkaran.
Masyarakat tidak sedang menunggu siapa paling keras bersuara.
Mereka menunggu siapa yang paling nyata bekerja.
Karena itu, semua pihak sebaiknya menurunkan tensi, duduk bersama, membuka ruang komunikasi, dan mencari jalan keluar yang bermartabat.
Konflik boleh terjadi. Kritik harus tetap memiliki ruang. Tetapi mengelola konflik atas nama kepentingan rakyat jauh lebih penting daripada memenangkan konflik atas nama kepentingan apa pun.
Blitar telah mewarisi sejarah besar. Jangan sampai warisan keberanian hanya dimaknai sebagai keberanian untuk tampil di depan, sementara warisan kenegarawanan justru terlupakan.
Sebab kekuasaan bukan panggung untuk memenangkan pertunjukan.
Kekuasaan adalah amanah. Dan di tanah Bung Karno, keberanian seharusnya selalu berjalan bersama kenegarawanan. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah.
- *Penulis adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Blitar
