MAKLUMAT – Anggota DPD/MPR RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong percepatan pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS) dengan dukungan anggaran pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur.
Dorongan tersebut disampaikan Lia Istifhama saat menggelar reses di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun. Dalam pertemuan itu, ia berdialog dengan jajaran Bakorwil I Madiun mengenai sejumlah persoalan pembangunan, mulai dari penuntasan JLS, pengembangan kawasan Selingkar Wilis, hingga rencana perluasan layanan Bus Trans Jatim ke Madiun Raya.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai salah satu kendala dalam pengadaan lahan untuk pembangunan JLS. Karena itu, ia menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan agar proses pembebasan lahan tidak menghambat kelanjutan pembangunan.
“Dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Lia kepada maklumat.id dikutip, Ahad (25/10/2026).
Menurutnya, pembangunan JLS tidak cukup dipandang sebagai proyek infrastruktur jalan. Konektivitas yang semakin baik juga berpotensi memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi barang, serta membuka akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi di kawasan selatan Jawa Timur.
Percepatan pembangunan tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerataan infrastruktur. Dengan akses jalan yang lebih baik, daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Selingkar Wilis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah
Selain JLS, Ning Lia mendorong percepatan pengembangan kawasan Selingkar Wilis. Program ini dinilai strategis untuk memperkuat hubungan antardaerah di kawasan tengah dan selatan Jawa Timur.
Selama ini, pembangunan infrastruktur di Jawa Timur masih menghadapi tantangan pemerataan antarkawasan. Karena itu, pengembangan konektivitas tidak boleh hanya berpusat di wilayah utara, tetapi juga perlu menjangkau daerah-daerah di selatan dan sekitar Gunung Wilis.
“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal,” tegasnya.
Ia menekankan pemerataan konektivitas harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Infrastruktur yang terhubung diharapkan mempermudah pergerakan orang dan barang, memperkuat hubungan ekonomi antardaerah, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.
Dengan demikian, percepatan JLS dan pengembangan Selingkar Wilis perlu ditempatkan dalam satu arah kebijakan, yakni mengurangi kesenjangan akses infrastruktur dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Jawa Timur.
Trans Jatim Madiun Raya Masih Dikaji
Dalam pertemuan di Bakorwil I Madiun tersebut, Ning Lia juga membahas rencana perluasan layanan transportasi publik Trans Jatim ke wilayah Madiun Raya.
Namun, rencana pengembangan koridor baru itu masih berada pada tahap kajian akademis. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan penumpang, keterhubungan antardaerah, serta keterjangkauan tarif sebelum menetapkan rute dan merealisasikan operasionalnya.
“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” ungkapnya.
Bagi Ning Lia, pengembangan transportasi publik menjadi bagian penting dari upaya memperkuat konektivitas wilayah. Layanan yang terencana dengan baik dapat membantu masyarakat menjangkau pusat pendidikan, pekerjaan, perdagangan, dan pelayanan publik dengan lebih mudah.
Meski demikian, rencana Trans Jatim di Madiun Raya masih membutuhkan kajian lanjutan. Karena itu, perluasan layanan tersebut tidak dapat dipandang sebagai program yang sudah memasuki tahap operasional.
Aspirasi Daerah Dibawa ke Tingkat Pusat
Dalam reses tersebut, Ning Lia diterima Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, bersama jajaran pejabat struktural. Mereka antara lain Kabid Pemerintahan Ari Setyanto, Kabid Pembangunan Ekonomi Cicilia Satyarini Yuliarsi, Kabid Kemasyarakatan Gatot Subroto, dan Kabid Sarana Prasarana Budi Marjono. Tokoh muda Madiun Fajar serta tokoh masyarakat Gus Mamang turut hadir dalam dialog tersebut.
Pertemuan itu menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, transportasi, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Ning Lia menegaskan seluruh masukan yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan perumusan kebijakan dan evaluasi di DPD RI. Ia ingin aspirasi daerah tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi menjadi bagian dari pembahasan kebijakan yang dapat mendorong percepatan pembangunan.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan daerah. Tujuannya bukan hanya membangun konektivitas, tetapi memastikan pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Dorongan percepatan JLS, pengembangan Selingkar Wilis, dan kajian perluasan Trans Jatim menunjukkan pentingnya konektivitas dalam pemerataan pembangunan. Namun, realisasi setiap program tetap membutuhkan dukungan anggaran, perencanaan yang matang, serta koordinasi antarpemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
