MAKLUMAT – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur menggelar PWPM Institute 2026 untuk meningkatkan kapasitas kader dalam bidang literasi politik, kebijakan publik, dan penganggaran daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (4/11/2026).
Mengusung tema “Utilisasi Infrastruktur, Inovasi Gerakan: Menuju Nawasena Jawa Timur”, kegiatan ini diikuti 200 peserta. Mereka terdiri atas 50 pengurus PWPM Jawa Timur dan 150 pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Ketua PWPM Jawa Timur sekaligus penanggung jawab kegiatan, M. Anang Nafi’uzzaki, mengapresiasi kiprah seluruh PDPM dalam memperluas syiar dan dakwah Pemuda Muhammadiyah. Menurutnya, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur kini telah memiliki kepengurusan PDPM.
“Di penghujung periode kepengurusan ini, kami mengapresiasi seluruh PDPM yang telah mengupayakan syiar dan dakwah Pemuda Muhammadiyah di seluruh penjuru kabupaten/kota. Seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur kini memiliki kepengurusan PDPM,” ujarnya.
Anang menegaskan, capaian tersebut harus diikuti dengan pembaruan gagasan dan gerakan. Ia juga mendorong Pemuda Muhammadiyah mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah dan legislatif dalam pembangunan daerah.
“Harus ada ide baru yang senantiasa lahir dari para pemuda. Pemuda Muhammadiyah juga menjadi mitra strategis bagi eksekutif dan legislatif,” tambahnya.
Salah satu agenda utama PWPM Institute 2026 adalah materi parlemen bertajuk “Dari Aspirasi ke Kebijakan: Memahami Parlemen, APBD, dan Advokasi Publik”. Materi tersebut menghadirkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Pranaya Yudha Mahardika dan Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa.
Pembahasan mencakup politik anggaran, pemahaman APBD, serta strategi advokasi kebijakan dan anggaran. Peserta diajak memahami proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan APBD.
Ketua pelaksana, Arthansyah Rahmatan Putra, menilai pemahaman terhadap kebijakan publik harus berjalan seiring dengan pemahaman mengenai anggaran. Sebab, setiap kebijakan membutuhkan dukungan anggaran agar dapat direalisasikan.
Karena itu, kader muda perlu memahami mekanisme penganggaran dan pengawasan APBD agar mampu mengawal kebijakan secara kritis. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.
Selain penguatan literasi politik, kegiatan ini diisi Rapat Koordinasi Wilayah untuk konsolidasi pra-Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Agenda tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah, Najih Prasetiyo.
Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, dan menyatukan gagasan menjelang Muktamar. Sebagai salah satu wilayah dengan basis kader besar, Jawa Timur dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong proses organisasi yang matang, konstruktif, dan bermartabat.
PWPM Institute 2026 juga menjadi momentum pengembangan basis data aset PDPM se-Jawa Timur. Pendataan tersebut mencakup potensi kader, kompetensi, profesi, jejaring kelembagaan, hingga program unggulan masing-masing daerah.
Melalui pemetaan ini, PWPM Jawa Timur ingin mengidentifikasi potensi dan kebutuhan setiap daerah sekaligus membuka peluang kolaborasi, baik di internal organisasi maupun dengan pihak eksternal.
Data tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan kerja sama di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, ekonomi, kepemudaan, kebijakan publik, hingga pemberdayaan masyarakat.
Melalui PWPM Institute 2026, PWPM Jawa Timur menargetkan lahirnya kader yang memiliki landasan ideologis Muhammadiyah dan semangat kebangsaan yang kuat. Kader juga diharapkan adaptif, kritis, kreatif, serta mampu membangun kolaborasi dan mengadvokasi kebijakan publik berbasis data.
Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pelatihan, tetapi menjadi langkah strategis untuk menyiapkan kader Pemuda Muhammadiyah yang mampu berkontribusi dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan publik secara konstruktif dan bertanggung jawab.
