MAKLUMAT — Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan publik. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai program kesejahteraan untuk rakyat.
Namun, di tengah kebutuhan negara untuk meningkatkan penerimaan, ada persoalan mendasar yang perlu dipertanyakan: sampai sejauh mana pemerintah dapat memperluas pungutan pajak tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat?
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup. Harga kebutuhan sehari-hari terus mengalami perubahan dan sejumlah kelompok pengeluaran masih mencatat kenaikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 sebesar 3,23 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,82 persen, sedangkan kelompok transportasi mencapai 4,87 persen secara tahunan. Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan pengeluaran rumah tangga masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan perpajakan tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli, keberlangsungan usaha, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Apakah Beban Masyarakat Harus Ikut Bertambah?
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Salah satu upayanya adalah mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, optimalisasi penerimaan tidak selalu harus dilakukan dengan memperluas objek pajak atau menambah beban pungutan kepada masyarakat.
Persoalan yang perlu dikritisi adalah bagaimana pemerintah menentukan kebijakan perpajakan secara proporsional. Ketika muncul kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara, perluasan pungutan sering menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan.
Padahal, pemerintah masih memiliki pekerjaan lain yang tidak kalah penting, seperti memperbaiki pengawasan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menutup celah penghindaran pajak, serta mengoptimalkan sumber penerimaan negara di luar pajak.
Masyarakat tentu tidak menolak kontribusi untuk pembangunan. Namun, kewajiban tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang adil. Jangan sampai kelompok masyarakat yang selama ini patuh justru terus menghadapi tambahan beban, sementara persoalan dalam sistem pengumpulan dan pengelolaan penerimaan negara belum dibenahi secara menyeluruh.
Kebutuhan Hidup Meningkat, Mengapa Beban Pajak Jadi Pilihan?
Kondisi ekonomi setiap masyarakat berbeda. Pekerja dengan penghasilan tetap, pelaku usaha kecil, pedagang, dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kemampuan ekonomi yang tidak sama. Bagi sebagian kelompok, kenaikan pengeluaran sekecil apa pun dapat memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kenaikan harga bahan pangan, biaya transportasi, pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga telah menuntut masyarakat untuk mengatur pengeluaran secara lebih ketat. Di sisi lain, peningkatan pendapatan tidak selalu sejalan dengan kenaikan biaya hidup.
Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban perpajakan perlu melalui kajian yang matang. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung potensi penerimaan yang akan diperoleh, tetapi juga harus mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat.
Persoalannya bukan terletak pada kewajiban membayar pajak, melainkan pada bagaimana kewajiban tersebut diterapkan secara adil. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi berisiko menimbulkan ketimpangan. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan justru dapat menghadapi tekanan ekonomi tambahan.
Sudahkah Pemerintah Mengevaluasi Pengeluaran Negara?
Peningkatan penerimaan negara perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Pemerintah tidak cukup hanya berupaya memperoleh pemasukan lebih besar, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Di sinilah pentingnya evaluasi terhadap belanja negara. Pemerintah perlu memastikan tidak ada pemborosan anggaran, program yang tidak memberikan manfaat optimal, maupun pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap program pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana uang yang dikumpulkan melalui pajak digunakan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Jangan sampai pemerintah lebih berfokus mencari tambahan penerimaan daripada mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran. Sebab, persoalan keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga seberapa baik uang tersebut dikelola.
Pajak Harus Adil, Bukan Sekadar Menambah Penerimaan Negara
Dalam sistem perpajakan, keadilan merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam memungut pajak memiliki dasar hukum dan tidak dapat dijalankan secara sembarangan.
Selain memiliki dasar hukum, kebijakan perpajakan juga harus memperhatikan kepastian, kemanfaatan, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memberikan beban yang tidak proporsional kepada kelompok tertentu.
Pajak memang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Namun, kebijakan perpajakan juga harus mampu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha kecil, misalnya, membutuhkan ruang untuk mengembangkan usaha, mempertahankan modal, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila beban perpajakan tidak dirancang secara tepat, dampaknya dapat dirasakan melalui meningkatnya biaya usaha dan harga barang maupun jasa.
Karena itu, pemerintah perlu menempatkan keadilan sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan perpajakan. Peningkatan penerimaan negara tidak boleh mengorbankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Negara Butuh Pajak, tetapi Rakyat Juga Butuh Kesejahteraan
Kritik terhadap kebijakan perpajakan bukan berarti menolak kewajiban warga negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan memungut pajak, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan publik.
Masyarakat tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara. Mereka juga merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan ekonomi, pelayanan publik yang berkualitas, dan kepastian bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.
Pada akhirnya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan dalam meningkatkan penerimaan negara. Sebelum memperluas pungutan, pemerintah seharusnya memastikan bahwa sistem perpajakan telah berjalan optimal, pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efisien, dan kemampuan ekonomi masyarakat benar-benar menjadi pertimbangan.
Pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar berapa besar penerimaan pajak yang dapat ditingkatkan, melainkan apakah masyarakat masih memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung beban tersebut?
Negara memang membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan dan menjalankan berbagai program prioritas pemerintah. Namun, pembiayaan program tersebut tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan disusun secara adil, transparan, dan mempertimbangkan kondisi rakyat. Jangan sampai ambisi untuk membiayai berbagai program prioritas justru membuat masyarakat terus menanggung beban tambahan.
Sebab, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari kemampuannya mengumpulkan penerimaan negara dan menjalankan program prioritas, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kesejahteraan masyarakat.
*) Penulis: Ahmad Hoiron
Mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNESA
