MAKLUMAT — Pemerintah Norwegia menyediakan dana sebesar 1 miliar kroner Norwegia (NOK) atau sekitar Rp1,96 triliun untuk membantu anak-anak dan remaja yang kehilangan akses pendidikan akibat perang, pengungsian, dan bencana. Dana tersebut akan disalurkan melalui Education Cannot Wait (ECW) dan UNICEF dalam perjanjian kerja sama multi-tahun.
Kebijakan ini merespons kondisi 93 juta anak di dunia yang tidak dapat bersekolah akibat perang dan krisis. Pemerintah Norwegia menilai pendidikan tetap perlu mendapat perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan di wilayah konflik.
Menteri Pembangunan Internasional Norwegia, Åsmund Aukrust, mengatakan sekolah dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak yang hidup dalam situasi krisis. Kehadiran sekolah juga membantu mereka mempertahankan rutinitas kehidupan ketika konflik mengubah keadaan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
“Hak atas pendidikan menjadi semakin penting bagi anak-anak yang hidup di tengah perang dan krisis. Bersekolah memberi mereka rasa aman dan perlindungan, sekaligus kesempatan untuk belajar. Pendidikan juga memberikan sedikit rasa normalitas ketika kehidupan mereka telah terbalik,” kata Aukrust, melansir laman resmi Pemerintah Norwegia pada Rabu (4/11/2026).
Dari total dana tersebut, Norwegia mengalokasikan 600 juta NOK atau sekitar Rp1,18 triliun kepada ECW untuk periode 2027–2030. Sementara itu, UNICEF akan menerima 400 juta NOK atau sekitar Rp784 miliar untuk periode 2026–2028 melalui dana pendidikan organisasi tersebut.
Alokasi untuk ECW meningkat 100 juta NOK atau sekitar Rp196 miliar dibandingkan perjanjian sebelumnya. Adapun dukungan untuk UNICEF dipertahankan pada kisaran yang kurang lebih sama seperti periode terdahulu. Pemerintah Norwegia berharap kedua lembaga tersebut dapat menjangkau anak-anak yang paling rentan melalui program pendidikan di wilayah terdampak krisis.
Pendidikan sebagai Perlindungan Anak
Pemerintah Norwegia menyebut bahwa sekolah memiliki fungsi penting dalam situasi darurat. Selain menjadi tempat belajar, lingkungan pendidikan dapat menyediakan dukungan psikososial dan membantu melindungi anak dari kekerasan serta eksploitasi. Anak-anak juga menghadapi risiko perekrutan oleh kelompok bersenjata ketika hidup di wilayah konflik.
Anak perempuan dan anak penyandang disabilitas termasuk kelompok yang paling rentan kehilangan akses pendidikan. Kondisi ini membuat keberadaan layanan pendidikan yang aman menjadi salah satu kebutuhan penting dalam penanganan krisis kemanusiaan.
Aukrust menilai dampak terhentinya pendidikan dapat berlangsung jauh setelah konflik atau pengungsian berakhir. Anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar berisiko menghadapi persoalan dalam melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan mereka.
“Ketika anak-anak kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan akibat perang atau pengungsian, konsekuensinya dapat bertahan lama bahkan setelah krisis itu sendiri berakhir. Berinvestasi dalam pendidikan berarti berinvestasi pada masa depan anak-anak dan masyarakat yang lebih stabil,” ujarnya.
Bekerja Sama dengan Dua Lembaga
Dalam kerja sama tersebut, ECW bertugas menghimpun pendanaan dan mengoordinasikan upaya global untuk menyediakan pendidikan di tengah krisis dan konflik. Organisasi ini mendukung penyelenggaraan pendidikan darurat bagi anak-anak yang terdampak situasi kemanusiaan.
Sementara itu, dukungan kepada UNICEF akan disalurkan melalui dana pendidikan organisasi tersebut. Dana ini digunakan untuk membiayai program pendidikan di wilayah konflik sekaligus memperkuat sistem pendidikan dalam jangka panjang.
Pemerintah Norwegia menilai kedua lembaga tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Bantuan darurat diperlukan ketika krisis terjadi, sedangkan penguatan sistem pendidikan dibutuhkan agar negara terdampak dapat terus menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anaknya.
Aukrust mengatakan pemerintah membutuhkan mitra yang mampu menjalankan bantuan darurat sekaligus mendukung pembangunan sistem pendidikan dalam jangka panjang.
“Kami membutuhkan bantuan cepat ketika krisis terjadi dan upaya jangka panjang yang memungkinkan negara-negara menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak. Itulah mengapa kami bekerja sama dengan mitra yang dapat memberikan bantuan segera sekaligus dukungan jangka panjang,” jelasnya.
Program pendanaan ini merupakan bagian dari tindak lanjut kebijakan Vendepunkt. Kebijakan tersebut menetapkan pendidikan bagi anak-anak dalam situasi krisis dan konflik sebagai salah satu bidang prioritas pemerintah Norwegia.
*) Penulis: M Habib Muzaki
