MAKLUMAT — Lembaga riset lingkungan dan energi, Transisi Bersih, memberikan sejumlah catatan penting terhadap rencana pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar bioetanol 50 persen (E50) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.
Transisi Bersih atau Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE) merupakan lembaga pemikir independen di bidang ekonomi dan lingkungan hidup, yang berfokus pada perumusan strategi kebijakan ekonomi yang mengintegrasikan transisi energi bersih dengan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi dan berkeadilan.
Lembaga tersebut menilai kebijakan yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto itu dapat menjadi salah satu jalan menuju kemandirian energi nasional. Namun, implementasinya perlu memperhatikan stabilitas ekologi, ketersediaan lahan, dan kedaulatan pangan.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan pengurangan ketergantungan terhadap BBM impor merupakan target strategis. Meski demikian, penyediaan bahan baku bioetanol dalam skala besar tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan pangan.
“Tetapi skenario penyediaan bahan baku skala besar secara tergesa-gesa berisiko memperparah degradasi lingkungan, mengancam kawasan hutan tersisa, serta memicu defisit bahan pangan pokok secara masif,” ujarnya di Jember, Senin (9/11/2026).
Transisi Bersih mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebutkan konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin berkisar 39-40 juta kiloliter.
Jika seluruh kebutuhan 40 juta kiloliter bensin digantikan dengan E50, kebutuhan bahan bakar diperkirakan mencapai 48 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, sekitar 24 juta kiloliter merupakan kebutuhan etanol.
Berdasarkan rata-rata produktivitas nasional periode 2020-2025 dan angka konversi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2008, Transisi Bersih memperkirakan kebutuhan bahan baku etanol tersebut setara dengan sekitar 4,4 juta hektare lahan tebu, 5,1 juta hektare singkong, atau 3,3 juta hektare jagung.
“Ketiga angka tersebut merupakan skenario alternatif, bukan kebutuhan lahan yang harus dijumlahkan. Perhitungan itu juga belum memasukkan kebutuhan lahan untuk pembangunan pabrik, jalan, dan kawasan penyangga,” kata Abdurrahman.
Ia menyoroti persoalan ketersediaan lahan, yang menurutnya menjadi salah satu perhatian utama. Data dalam Buku Statistik Pertanian 2025, kata dia, masih mencantumkan sekitar 11,77 juta hektare lahan berstatus sementara tidak diusahakan. Namun, angka tersebut merupakan data tahun 2019.
Menurut Abdurrahman, kategori lahan sementara tidak diusahakan tidak serta-merta menunjukkan lahan kosong yang bebas hak maupun sesuai untuk pengembangan tanaman energi. Sebagian lahan membutuhkan irigasi, pemulihan fungsi lingkungan, atau berada dalam penguasaan masyarakat adat.
“Angka tujuh tahun lalu tidak bisa menjadi dasar target nasional hari ini,” tegas Abdurrahman.
Belajar dari Program Biodiesel B50
Selain persoalan lahan, Transisi Bersih juga mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan dampak ekonomi dari pengalihan komoditas pertanian menjadi bahan baku energi.
Peneliti Senior Transisi Bersih, Sisdjiatmo K Widhaningrat, mencontohkan pengalaman program biodiesel B50 yang diluncurkan pada Juli 2026. Saat itu, Kementerian ESDM menyebut program tersebut berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun dengan kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mencapai 16,3 juta ton.
Menurut Sisdjiatmo, penghematan impor bukan satu-satunya komponen yang perlu diperhitungkan. CPO yang digunakan untuk memproduksi biodiesel juga memiliki nilai ekonomi dan nilai ekspor.
Jika jutaan ton CPO dialihkan dari pasar ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik, potensi nilai ekspor yang hilang harus diperhitungkan sebagai biaya peluang.
Dalam perhitungan Transisi Bersih, nilai CPO yang dibutuhkan untuk program B50 lebih besar daripada penghematan impor solar yang selama ini sering disampaikan kepada publik. Apabila potensi ekspor yang hilang turut diperhitungkan, dampaknya terhadap cadangan devisa secara keseluruhan dinilai negatif.
“Ini bukan berarti program biodiesel atau bioetanol tidak layak dijalankan. Tujuan utamanya memang seharusnya lebih luas daripada sekadar menghemat devisa: memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, dan membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan,” tandas Sisdjiatmo.
Ia menilai, pemerintah perlu menyampaikan perhitungan program transisi energi secara lebih komprehensif dan tidak selalu menggambarkannya sebagai kebijakan yang menghasilkan keuntungan finansial langsung.
“Program strategis dapat tetap layak dijalankan, meskipun membutuhkan investasi besar atau bahkan mengurangi devisa dalam jangka pendek, sepanjang manfaat jangka panjangnya lebih besar dan pembagian bebannya dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Empat Rekomendasi untuk Pemerintah
Lebih jauh, Abdurrahman kembali mengingatkan risiko pembukaan lahan baru seluas 3-5 juta hektare untuk memenuhi kebutuhan komoditas energi. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap ekosistem Indonesia di tengah persoalan deforestasi dan anomali iklim.
“Pembukaan lahan skala masif untuk bahan bakar berpotensi menghancurkan koridor keanekaragaman hayati, memperparah konflik agraria, dan memicu pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar dari alih fungsi lahan,” tandasnya.
Selain ancaman ekologis, pengalihan komoditas pangan seperti tebu, singkong, dan jagung untuk kebutuhan energi tanpa peningkatan produktivitas yang teruji juga berpotensi memicu kenaikan harga pangan, gejolak pasokan pakan ternak, hingga ketergantungan baru terhadap impor pangan.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Transisi Bersih menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Dewan Energi Nasional.
Pertama, implementasi E50 perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari skala kecil seperti E10 atau E20. Pelaksanaan awal juga perlu diprioritaskan di wilayah yang kesiapan rantai pasok dan kendaraannya telah teruji.
Kedua, pemerintah diminta tidak membuka hutan baru untuk pengembangan tanaman energi. Penyediaan bahan baku sebaiknya difokuskan pada pemanfaatan lahan yang sudah tersedia, peningkatan produktivitas benih, perbaikan irigasi, serta pemanfaatan limbah berserat atau ampas industri melalui pengembangan etanol generasi kedua.
Ketiga, rantai pasok bahan baku di sektor hulu perlu mengutamakan kemitraan dengan petani lokal dan Koperasi Desa, bukan penguasaan lahan oleh korporasi skala besar. Keterlibatan korporasi besar dapat diarahkan pada sektor pengolahan.
Keempat, pemerintah diminta membuka seluruh asumsi, neraca bahan baku, metodologi penghitungan emisi, serta kajian ekonomi kedaulatan energi agar dapat diuji secara objektif oleh kalangan akademisi, lembaga independen, dan masyarakat.
“Terakhir, pemerintah harus membuka seluruh asumsi, neraca bahan baku, metodologi hitung emisi, dan kajian ekonomi kedaulatan energi agar dapat diuji secara objektif oleh akademisi, lembaga independen, dan publik,” tegas Abdurrahman.***
