MAKLUMAT — Rencana pemerintah mengembangkan bahan bakar campuran 50 persen bioetanol (E50) berpotensi membutuhkan jutaan hektare lahan pertanian. Jika tidak direncanakan secara matang, program tersebut berisiko memicu deforestasi, konflik agraria, dan gangguan terhadap ketahanan pangan nasional.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor merupakan langkah strategis. Namun, penyediaan bahan baku bioetanol dalam skala besar tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
“Skenario penyediaan bahan baku skala besar secara tergesa-gesa berisiko memperparah degradasi lingkungan, mengancam kawasan hutan tersisa, serta memicu defisit bahan pangan pokok secara masif,” kata Abdurrahman di Jember, Jawa Timur, Senin (9/11/2026).
Transisi Bersih memperkirakan kebutuhan etanol untuk program E50 mencapai 24 juta kiloliter apabila seluruh kebutuhan bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun menggunakan campuran tersebut.
Berdasarkan rata-rata produktivitas nasional periode 2020–2025 dan angka konversi Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) 2008, kebutuhan bahan baku tersebut setara dengan 4,4 juta hektare lahan tebu, 5,1 juta hektare singkong, atau 3,3 juta hektare jagung.
Ketiga angka tersebut merupakan alternatif skenario berdasarkan jenis tanaman, bukan kebutuhan lahan yang harus dijumlahkan. Perhitungan itu juga belum memasukkan kebutuhan kawasan industri, jalan, dan lahan penyangga.
Abdurrahman mempertanyakan sumber lahan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut dia, data lahan sementara tidak diusahakan seluas 11,77 juta hektare dalam Buku Statistik Pertanian 2025 tidak dapat langsung dianggap sebagai lahan tersedia.
Data tersebut masih merujuk pada kondisi 2019. Selain itu, lahan yang masuk kategori sementara tidak diusahakan belum tentu kosong, bebas hak, atau sesuai untuk budidaya tanaman energi.
“Angka tujuh tahun lalu tidak bisa menjadi dasar target nasional hari ini,” ujarnya.
Transisi Bersih juga mengingatkan risiko pengalihan komoditas pangan menjadi bahan baku energi. Tanpa peningkatan produktivitas pertanian yang teruji, kebijakan tersebut berpotensi menaikkan harga pangan, mengganggu pasokan pakan ternak, dan meningkatkan ketergantungan terhadap impor pangan.
Abdurrahman menilai pembukaan lahan baru seluas 3–5 juta hektare untuk tanaman energi merupakan langkah berisiko tinggi di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem dan anomali iklim.
“Pembukaan lahan skala masif untuk bahan bakar berpotensi menghancurkan koridor keanekaragaman hayati, memperparah konflik agraria, dan memicu pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar dari alih fungsi lahan,” katanya.
Atas dasar itu, Transisi Bersih meminta pemerintah menerapkan E50 secara bertahap, dimulai dari E10 atau E20 di wilayah yang kesiapan rantai pasok dan kendaraannya telah teruji.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah tidak membuka hutan baru untuk tanaman energi. Penyediaan bahan baku sebaiknya mengutamakan lahan yang telah tersedia, peningkatan produktivitas benih, perbaikan irigasi, serta pemanfaatan limbah industri untuk memproduksi etanol generasi kedua.
Selain itu, rantai pasok bahan baku perlu melibatkan petani lokal dan koperasi desa melalui pola kemitraan. Sementara itu, korporasi besar dapat mengambil peran dalam sektor pengolahan.
