MAKLUMAT – Pemerintah menggandeng sejumlah unit usaha pertambangan di Kalimantan Tengah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda wilayah tersebut. Namun, keterlibatan perusahaan tambang dalam pemadaman api tidak boleh membuat pemerintah mengalihkan tanggung jawab perlindungan lingkungan kepada pihak swasta.
Manajer Riset dan Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi mengatakan, perusahaan tambang dapat membantu mempercepat penanganan karhutla di lapangan. Meski demikian, negara tetap harus menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan lingkungan.
“Sektor swasta bisa membantu, tetapi negara tetap menjadi penanggung jawab utama,” ujar Badiul dikutip, Selasa (10/11/2026).
Menurut Badiul, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah harus memperkuat langkah pencegahan sejak awal, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi secara serius peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mengantisipasi karhutla. Kesiapan anggaran, patroli, serta pemetaan kawasan rawan kebakaran perlu dilakukan sebelum titik api bermunculan.
“Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika api membesar dan asap mengganggu masyarakat,” tegasnya.
Badiul menekankan pemerintah daerah harus memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah mitigasi dan pengawasan lapangan menjadi bagian penting agar penanganan tidak selalu bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi.
FITRA Soroti Transparansi Anggaran Penanganan Karhutla
Selain pencegahan dan pelibatan perusahaan tambang, FITRA juga menyoroti tata kelola anggaran penanganan bencana. Badiul mengingatkan pemerintah agar mengelola dana negara secara hati-hati, terutama di tengah mencuatnya dugaan korupsi dana bencana.
Menurutnya, penggunaan anggaran darurat harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana tersebut harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.
Ia menilai dugaan penyimpangan dana bencana merupakan persoalan serius karena anggaran tersebut semestinya digunakan untuk menyelamatkan masyarakat.
“Karhutla ini kejahatan kemanusiaan. Dana darurat seharusnya digunakan untuk menyelamatkan masyarakat, bukan menjadi ladang bancakan,” tandas Badiul.
FITRA pun mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan karhutla. Dengan demikian, keterlibatan perusahaan tambang, kesiapan pemerintah daerah, serta penggunaan dana negara tetap berjalan dalam kerangka tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
