MAKLUMAT — Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyebut tidak ada lagi upaya Hukum yang bisa ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.
Yusril menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan ijazah Gibran telah bersifat final.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril saat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Hal serupa berlaku terhadap putusan MA yang juga telah berkekuatan hukum tetap.
Menurut Yusril, tidak ada pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara tersebut. Gibran juga dinilai tidak memiliki dasar untuk mengajukan banding karena tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara di MA.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding,” terang Yusril.
Tak cuma itu, Yusril menilai bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga tidak berencana mengajukan PK.
“Dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” katanya.
Kendati demikian, Yusril mengaku tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah hukum yang ingin ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen rekam jejak pendidikannya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengakui telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pagi ini. Ia menyebut, Prabowo menyarankan agar ia tetap berjuang untuk membuktikan keabsahan dokumen dan rekam jejak pendidikannya.
“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan (Kementerian) Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga membenarkan pertemuan Gibran dan Prabowo, selama sekitar 2,5 jam. Ia menyebut, Gibran dalam kesempatan itu menyampaikan niat untuk mundur dari kursi Wapres RI.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ungkapnya.
Prasetyo juga menampik isu beredar yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo menolak niatan tersebut. Ia menyebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses PTUN maupun mekanisme hukum yang tersedia.***
