MAKLUMAT – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperluas bantuan sosial, memperbaiki rumah tidak layak huni, menangani banjir, serta meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pengesahan dilakukan melalui persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026). Persetujuan ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD.
Dalam pendapat akhirnya, Eri menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran selama pembahasan anggaran. Ia berharap APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, dan kesenjangan pendapatan.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri dikutip dari laman Pemkot Surabaya Rabu (11/11).
Berdasarkan struktur APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp11,1 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,6 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp9,8 triliun, belanja modal Rp2,7 triliun, serta belanja tidak terduga (BTT) Rp47,6 miliar.
Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, Pemkot Surabaya merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun. Sumbernya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan sebesar nol rupiah.
Eri mengatakan, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi sebagai penerima bantuan.
“Desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” ujarnya.
Selain bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Penanganan banjir juga menjadi prioritas, terutama untuk mengoptimalkan penyelesaian titik-titik genangan di berbagai wilayah.
Eri berharap upaya penanganan banjir yang telah dilakukan dapat mengurangi ketinggian genangan di Surabaya pada tahun mendatang. Pemkot menargetkan tidak ada lagi titik genangan dengan ketinggian lebih dari sekitar 10 sentimeter.
Pada sektor pelayanan dasar, APBD 2027 juga diarahkan untuk menjamin keberlanjutan program beasiswa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Di bidang kesehatan, Pemkot berencana menata kembali pola pelayanan puskesmas dengan mengoptimalkan keberadaan petugas kesehatan di lingkungan kampung. Langkah tersebut diharapkan membuat pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Sementara di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmen Pemkot untuk memastikan layanan pendidikan gratis tanpa pungutan tambahan, termasuk biaya Lembar Kerja Siswa (LKS).
Pemkot bersama DPRD akan mengatur penyediaan LKS melalui perhitungan anggaran tersendiri agar kebutuhan pembelajaran tetap terpenuhi tanpa membebani masyarakat.
“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS,” tegas Eri.***
