MAKLUMAT — Politik tidak selalu bekerja melalui kebijakan, keputusan, atau perdebatan substantif. Terkadang, politik justru bekerja melalui pertunjukan. Apa yang ditampilkan kepada publik belum tentu sepenuhnya mencerminkan persoalan yang sesungguhnya sedang terjadi. Dalam konteks ini, dinamika politik antara DPR, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dibaca melalui perspektif dramaturgi Erving Goffman.
Dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959), Goffman menggunakan metafora panggung teater untuk menjelaskan bagaimana individu memainkan peran dan mengelola kesan di hadapan audiens. Ia membedakan front stage, yakni ruang ketika aktor menampilkan citra dirinya kepada publik, dan back stage, tempat berbagai persiapan serta aspek interaksi yang tidak ditampilkan kepada audiens berlangsung.
Jika metafora ini digunakan untuk membaca politik Indonesia, Istana dan Senayan dapat dipandang sebagai panggung pertunjukan. Para elite menjadi aktor, media menjadi saluran penyebaran pertunjukan, sedangkan masyarakat menjadi audiens. Ketika delapan fraksi DPR disebut mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, disusul laporan bahwa 50 anggota DPR dari enam fraksi menandatangani usulan tersebut, kemudian Gibran menemui Prabowo dan menyampaikan niat mengundurkan diri, publik seolah disuguhi rangkaian drama politik yang menyita perhatian nasional.
Pertanyaannya, apakah seluruh perhatian publik memang seharusnya terfokus pada drama tersebut?
Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics (1964) menjelaskan bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan publik, tetapi juga produksi simbol dan pembentukan persepsi masyarakat. Peristiwa politik dapat menjadi simbol yang mengarahkan apa yang dianggap penting, siapa yang dianggap bertanggung jawab, dan persoalan mana yang memperoleh perhatian. Dengan demikian, intensitas pemberitaan tentang kemungkinan pemakzulan dan pengunduran diri seorang wakil presiden berpotensi menggeser ruang percakapan publik dari persoalan yang tidak kalah mendesak.
Salah satunya adalah krisis ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan laporan resmi BNPB pada 9 November 2026, tercatat 782 titik panas dengan luas lahan yang sedang ditangani mencapai 1.534 hektare di berbagai wilayah Indonesia. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi. BNPB juga menyiagakan 43 unit alutsista udara berupa pesawat patroli dan helikopter water bombing di 10 provinsi prioritas. Data ini menunjukkan bahwa persoalan ekologis bukan isu pinggiran yang dapat ditunda pembahasannya. Ia menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab negara.
Pada saat yang sama, mahasiswa melalui aksi #PulihkanIndonesia pada 10 November menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari pemulihan ekologis, pemberantasan korupsi dan kolusi, pemenuhan hak dasar masyarakat, hingga penegakan hukum yang adil. Aksi BEM dari berbagai perguruan tinggi di sejumlah kota memperlihatkan bahwa terdapat agenda publik yang lebih luas daripada sekadar dinamika elite di Istana dan Senayan.
Di sinilah pemikiran Jeffrey C. Alexander melalui teori social performance menjadi relevan. Dalam artikelnya, Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy (2004), Alexander menjelaskan bahwa keberhasilan pertunjukan sosial ditentukan oleh kemampuan aktor untuk menghubungkan narasi, simbol, tindakan, media, dan audiens sehingga memperoleh legitimasi. Politik, dengan demikian, bukan hanya tentang siapa yang berbicara, tetapi juga siapa yang berhasil menguasai panggung dan membentuk makna atas peristiwa yang disaksikan masyarakat.
Dari perspektif tersebut, kita perlu mengajukan pertanyaan kritis: apakah drama politik di Istana dan Senayan sedang mengambil ruang perhatian yang seharusnya diberikan kepada persoalan karhutla dan aspirasi mahasiswa? Apakah masyarakat sedang diarahkan untuk lebih sibuk mengikuti nasib jabatan elite dibandingkan menuntut pertanggungjawaban negara atas krisis ekologis dan persoalan sosial?
Potensi pengaburan perhatian publik merupakan persoalan yang layak dikritisi. Sebab, ketika drama elite mendominasi ruang pemberitaan dan percakapan publik, ada risiko persoalan substantif kehilangan visibilitas dan tekanan dari publik.
Pada akhirnya, demokrasi tidak boleh berhenti menjadi panggung pertunjukan bagi para pemegang kekuasaan. Rakyat bukan sekadar penonton yang menikmati konflik, pergantian peran, dan drama politik elite.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang berhak menentukan isu apa yang harus menjadi prioritas negara. Jangan sampai kita terlalu sibuk menyaksikan drama di Istana dan Senayan, sementara hutan terus terbakar, krisis ekologis belum terselesaikan, dan suara mahasiswa yang menyuarakan kepentingan publik justru kehilangan panggung.***
