MAKLUMAT – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof KH Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya persatuan di antara umat Islam meskipun terdapat perbedaan dalam mazhab dan pilihan politik. Ia menegaskan bahwa perbedaan adalah sunnatullah, sehingga tidak seharusnya menjadi alasan untuk perpecahan, terutama dalam konteks politik.
“Umat Islam harus mampu bersatu, meski tidak harus seragam. Perbedaan mazhab diperbolehkan. Selama kiblat dan Rasulullah sama, itu sudah cukup menjadi alasan untuk bersatu,” ujar Mu’ti dalam Tabligh Akbar dan Resepsi Milad 1 Dekade MBS Muhammadiyah Pleret, Kabupaten Bantul, Kamis malam (29/8/2024).
Mu’ti juga menyampaikan ajakan untuk bersatu tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Ia mencontohkan perjuangan umat Islam dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang masih tertindas oleh Israel.
“Israel telah membunuh lebih dari 50 ribu Muslim Palestina, ini terjadi karena umat Islam tidak bersatu. Indonesia hingga kini tetap menjadi negara yang paling lantang mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Palestina,” katanya.
Namun, Mu’ti mengingatkan bahwa dukungan Indonesia untuk Palestina akan memiliki dampak yang kecil jika umat Islam di seluruh dunia tidak bersatu. Ia mendorong umat Islam untuk lebih introspektif dalam urusan persatuan.
Mu’ti juga menekankan agar umat Islam tidak mudah terpecah karena masalah-masalah cabang (furu’), yang ia sebut sebagai bagian dari kekayaan dalam dunia Islam yang tidak bisa diseragamkan. “Perdebatan seputar furu’iyah akan selalu ada, bahkan di Muhammadiyah sendiri perbedaan itu ada,” tuturnya.
Sebagai Guru Besar Pendidikan Agama Islam, Mu’ti mengajak umat Islam untuk meneladani kisah Imam Syafi’i dan Imam Malik, yang meskipun berbeda pandangan, tetap saling menghormati. “Jika ada perbedaan, pelajari sumber perbedaannya dan saling bertenggang rasa. Perbedaan adalah bagian dari realita yang tidak bisa kita hindari,” pesan Mu’ti.
Dalam konteks nasional, Mu’ti menyerukan agar umat Islam dan bangsa Indonesia bersatu, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Piljkada) Serentak. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keinginan untuk bersatu tidak boleh menghalangi partisipasi dalam politik.
“Pilkada Serentak 2024 merupakan fenomena politik yang wajar. Memilih calon tertentu tidak ada kaitannya dengan keimanan, sehingga politik harus disikapi dengan wajar,” tutur mubaligh asal Kudus, Jawa Tengah ini.
Mu’ti mengajak warga Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia secara umum untuk serius menjalankan demokrasi secara substantif di tengah realitas politik yang penuh tantangan.
Ia menekankan bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu, dan pemilu tidak hanya tentang uang. “Kita harus tetap berpartisipasi dalam politik, karena kita perlu menentukan pemimpin. Pilihlah dengan semangat kerukunan dan jangan memilih karena uang. Hindari prinsip nomor piro wani piro,” harap Mu’ti.
Ia juga mengingatkan bahwa jika praktik demokrasi dan politik masih dikuasai oleh uang, maka yang berkuasa akan tetap oligarki. “Hal ini akan menjadi penghalang besar bagi politikus yang baik untuk berpartisipasi,” tandasnya.
Sumber: Muhammadiyah.or.id
