MAKLUMAT — Serangan Amerika Serikat dan Israel yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, memaksa Republik Islam Iran melakukan pergantian pemimpin tertinggi lebih cepat. Bagaimana masa depan Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang langsung dihadapkan pada eskalasi perang yang meluas?
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Mutiah Setiawati, menilai masa depan Iran setelah terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi akan sangat ditentukan oleh strategi menghadapi Amerika Serikat dan Israel.
“Dalam konflik terbuka ini, nasib Iran sangat tergantung pada strategi yang disusun Mojtaba Khamenei, baik strategi militer, ekonomi, maupun perang digital,” kata Siti Mutiah dalam Diskusi Akhir Pekan Forum Doktor dan Guru Besar Insan Cita, Minggu (15/3/2026).
Mojtaba Khamenei terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran pada 11 Maret 2026 setelah ayahnya, Ali Khamenei, tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Ia menjadi pemimpin tertinggi ketiga dalam sejarah Republik Islam Iran setelah Ruhollah Khomeini dan Ali Khamenei.
Siti Mutiah memandang sebagai Mojtaba tokoh yang relatif tertutup dari sorotan publik. Namun demikian, pengaruhnya cukup kuat di kalangan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Kuatnya pengaruh Mojtaba salah satunya terlihat ketika Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai presiden.
Mojtaba, kata Siti Mutiah, terpilih secara legitimate melalui proses pemilihan oleh Majelis Ahli Iran yang terdiri dari 88 ulama. Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang berlandaskan konsep Velayat-e Faqih, keputusan lembaga tersebut memberikan otoritas kuat kepada pemimpin tertinggi.
“Mojtaba memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih Majelis Ahli. Itu membuat kepemimpinannya memiliki dasar religius sekaligus politik,” ujarnya.
Siti Mutiah menilai Mojtaba memiliki sejumlah keunggulan, terutama latar belakang pendidikan agama di Kota Qom serta posisi sosial sebagai ulama yang dihormati. Dalam konteks konflik dengan Barat, ia diperkirakan akan mempertahankan garis konfrontatif yang telah dijalankan sebelumnya, termasuk memadukan strategi ekonomi dan militer.
Salah satu opsi strategis yang disebut adalah tekanan ekonomi melalui jalur energi global, termasuk kemungkinan menutup Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Namun, kepemimpinan Mojtaba Khamenei juga menghadapi kritik. Sejumlah pengamat menyebut pergantian dari ayah ke anak membuka perdebatan tentang praktik politik dinasti dalam sistem Republik Islam Iran. Ia juga dipandang cenderung mengambil posisi keras dalam hubungan dengan negara Barat.
“Beberapa pihak melihat ada kecenderungan politik dinasti karena ia menggantikan ayahnya,” kata Siti Mutiah.
Ia juga menilai situasi keamanan Mojtaba berada dalam tekanan tinggi karena menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi tersebut terjadi saat Iran memasuki fase konflik terbuka dengan kedua negara tersebut, sementara sistem tata kelola global dinilai tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif.
Selain strategi militer, Siti Mutiah menilai masa depan Iran juga bergantung pada dinamika diplomasi internasional dan peran organisasi global. Reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa serta keterlibatan organisasi regional seperti Gulf Cooperation Council, Arab League, dan Organisation of Islamic Cooperation dinilai dapat memengaruhi arah konflik.
Dalam diskusi tersebut juga muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan eskalasi menuju perang nuklir. Israel disebut pernah mengancam penggunaan senjata nuklir, sementara kemampuan nuklir Iran masih menjadi perdebatan di tingkat internasional.
“Jika kedua pihak menggunakan senjata nuklir, dampaknya tidak hanya pada kawasan, tetapi pada seluruh dunia,” ujar Siti Mutiah.
