MAKLUMAT – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Ummat, Amien Rais, secara terbuka mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai dinamika politik yang dimotori oleh lingkaran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Peringatan keras ini dilayangkan menyusul manuver politik para pendukung setia Jokowi yang dinilai berpotensi memicu instabilitas nasional.
Amien menyoroti pernyataan kontroversial Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, terkait wacana percepatan pemilihan presiden sebelum tahun 2029.
Meski Budi Arie telah menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi bahwa ucapannya sebatas insting pribadi, Amien menilai pernyataan tersebut sebagai indikasi awal dari skema politik yang membahayakan.
“Nah, omongan Budi Arie yang tidak begitu cerdas, didampingi Jokowi, bahwa kalau bisa pilpres dipercepat tidak usah menunggu tahun 2029, saya merasa itu sangat mengerikan,” ujar Amien melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa (15/9/2026).
Lebih lanjut, mantan Ketua MPR RI ini menilai eskalasi tersebut dapat menggiring persepsi publik pada dugaan adanya skenario kudeta terselubung.
Ia bahkan mengaitkan situasi rentan ini dengan potensi kebangkitan gerakan massa ala people power seperti yang terjadi pada tahun 1998 silam, apabila rekayasa politik pihak tertentu terus dibiarkan lepas kendali.
Eskalasi Politik dan Pembacaan Simbolik Rezim
Pernyataan bernada peringatan yang dilayangkan Amien Rais mencerminkan ketegangan politik yang belum sepenuhnya mereda pasca-transisi kepemimpinan nasional. Di satu sisi, manuver kelompok relawan kerap dibaca oleh kelompok oposisi sebagai proksi politik untuk menjaga pengaruh mantan kepala negara di dalam lingkaran kekuasaan saat ini.
Narasi mengenai “makar besar” dan people power merupakan instrumen retorika berdaya kejut tinggi untuk menekan pemerintah agar lebih waspada terhadap potensi faksionalisasi internal.
Bagi Presiden Prabowo, dinamika ini menuntut ketegasan sikap dalam mengonsolidasikan stabilitas politik agar tidak terjebak dalam pusaran konflik elite yang kontraproduktif terhadap agenda pemerintahan.
