MAKLUMAT – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan I-2026 tumbuh 6,35 persen dan pada triwulan II-2026 mencapai 5,9 persen.
Capaian itu mendapat apresiasi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti. Pertumbuhan itu dinilai penting karena berjalan beriringan dengan upaya pemerintah pusat menurunkan angka kemiskinan.
Apresiasi disampaikan Amalia saat menerima audiensi Bupati Jember Muhammad Fawait bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jember di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan data statistik, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta strategi percepatan pengentasan kemiskinan.
Amalia menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu disertai kebijakan yang memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Ini luar biasa,” ujar Amalia.
Menurut dia, tidak banyak daerah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan hasil dalam penurunan kemiskinan. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Pemkab Jember dalam mengawal pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya melalui verifikasi dan validasi data masyarakat pada desil pertama dan kedua.
Amalia turut menyoroti pemahaman Bupati Fawait terhadap data statistik yang dihasilkan BPS. Pemanfaatan data tersebut dinilai penting agar perencanaan pembangunan dan program pengentasan kemiskinan dapat menyasar kelompok masyarakat yang tepat.
“Ini keren sekali. Kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” katanya.
Target Penurunan Kemiskinan
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait mengatakan, Pemkab Jember telah melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat pada desil pertama dan kedua. Hasilnya telah disampaikan kepada BPS RI. Pemerintah daerah selanjutnya merencanakan proses serupa untuk desil ketiga dan, jika memungkinkan, desil keempat.
Proses verifikasi melibatkan aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN), serta relawan. Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” kata Gus Fawait.
Menurut dia, pemutakhiran data menjadi penting karena kondisi sosial ekonomi penduduk terus berubah. Kelahiran, kematian, perubahan pekerjaan, dan kondisi rumah tangga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang. Karena itu, Pemkab Jember berencana mengembangkan aplikasi yang terhubung dengan BPS agar pembaruan data masyarakat dapat dilakukan secara berkala.
Gus Fawait menyebut penurunan kemiskinan menjadi salah satu indikator yang ingin terus diperbaiki pemerintahannya. Saat awal memimpin Jember, jumlah penduduk miskin secara absolut di kabupaten tersebut termasuk dua terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, Jember kini telah keluar dari posisi dua besar tersebut.
Jumlah penduduk miskin di Jember juga disebut berkurang sekitar 15.990 orang. Capaian itu, menurut Gus Fawait, menjadi dorongan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Pemkab Jember juga telah menyampaikan target penurunan kemiskinan hingga 2030 kepada BPS. Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan BPS tidak berhenti pada pemutakhiran data, tetapi berlanjut pada kajian dampak kebijakan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Koordinasi Kebijakan Pusat dan Pembangunan Daerah
Pihaknya menilai, capaian ekonomi Jember tidak dapat dilepaskan dari kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurut dia, sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk diketahui, pada 2026 Jember memperoleh program revitalisasi 258 sekolah dengan nilai anggaran Rp 187,38 miliar. Program tersebut mencakup 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah pusat bersama Pemkab Jember juga mengalokasikan bantuan sekitar Rp 312 miliar untuk tahun anggaran 2025–2026. Dukungan itu meliputi bantuan alat dan mesin pertanian, pompa air, traktor, mesin panen, serta rehabilitasi infrastruktur irigasi.
Sementara itu, bantuan pangan pada 2026 menyasar sekitar 390.744 keluarga penerima manfaat di Jember. Program-program tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Jember juga memperoleh dukungan pembangunan Sekolah Rakyat melalui APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp 221,99 miliar. Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui belanja bahan pangan dan keterlibatan tenaga kerja setempat. Nilai anggaran MBG di Jember diperkirakan dapat mencapai Rp 4,6 triliun per tahun apabila seluruh unit pelayanan beroperasi sesuai target.
Menurut Gus Fawait, berbagai program tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan daerah. Ia menilai, dukungan anggaran harus diikuti perencanaan yang terarah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” kata Gus Fawait.
Ke depan, Pemkab Jember dan BPS RI berencana memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data sosial ekonomi serta mengevaluasi dampak program pembangunan terhadap penurunan kemiskinan. Dengan data yang lebih akurat dan kebijakan yang terukur, pemerintah daerah berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam membaiknya kesejahteraan masyarakat. (*)
