MAKLUMAT — Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan rumah subsidi. Ia menegaskan bahwa pembangunan hunian bagi masyarakat tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai perencanaan fasilitas dasar yang terintegrasi.
“Rata-rata karena harga tanah yang cari harga tanah yang murah, perumahannya agak jauh, ya, agak jauh, sehingga tentu harus ada perencanaan yang terintegrasi untuk SMF,” ujar Andi Yuliani, dilansir laman resmi DPR RI pada Selasa (23/6/2026).
Andi Yuliani mengungkapkan hasil temuan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu, ketika melakukan peninjauan proyek perumahan yang dibangun SMF di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menyebut persoalan akses transportasi masih menjadi kendala bagi penghuni di sana.
“Karena yang kita lihat kemarin di Yogya, bahwa penghuni perumahan yang dibangun oleh SMF di Yogya, di Kabupaten Bantul, itu belum ada transportasi sehingga memang masyarakat yang membeli rumah di situ ya menggunakan transportasi pribadi dengan motor,” terangnya.
Penyediaan dan Integrasi Fasilitas Umum
Selain persoalan transportasi, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan utilitas dasar dan fasilitas umum di kawasan perumahan subsidi. Menurutnya, ketersediaan air bersih, ruang sosial, tempat ibadah, hingga akses pendidikan, harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang diintegrasikan sejak awal.
“Saya berikan catatan kemarin waktu kunjungan, selain membangun rumah juga harus mulai mempersiapkan fasilitas sarana umum, seperti musala ya, sekolah, daerah hijau ya, kemudian juga apa namanya, kepastian untuk mendapatkan air bersih,” jelasnya.
“Jadi tidak sekadar hanya membangun rumah tapi semua fasilitas yang di, fasilitas dasar sebenarnya, air minum, itu harus dipikirkan dalam pembangunan perumahan, ya,” tegas Andi Yuliani.
Memastikan Program Tepat Sasaran
Lebih jauh, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menandaskan bahwa catatan evaluasi tersebut juga akan menjadi perhatian dalam pengawasan proyek-proyek serupa di daerah pemilihannya.
Hal itu, kata dia, untuk memastikan program perumahan subsidi benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai hanya sekadar membangun rumah tapi kita tidak saring siapa sebenarnya buyer-nya, pembelinya. Kalau pembelinya bukan masyarakat golongan menengah yang golongan bawah ya, artinya tidak tercapai,” sorotnya.
“Padahal kita harapkan dengan program 3 juta rumah ini, semua masyarakat Indonesia yang tidak bisa membeli rumah tapi bisa membeli rumah dengan subsidi, itu bisa dilakukan dengan subsidi,” imbuh Andi Yuliani.
