MAKLUMAT– Partai Gerindra menyoroti tujuh menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dinilai banyak mendapat keluhan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja para menteri tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan menjawab kebutuhan publik.
Elite Partai Gerindra, Kamrussamad menyebut ada tujuh menteri yang menjadi sorotan, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.
Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Tiga menteri yang berasal dari Partai Golkar adalah Bahlil, Meutya, dan Maman. Sementara itu, Yandri berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), sedangkan Raja Juli berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kamrussamad mengakui evaluasi terhadap menteri dari partai koalisi memiliki risiko politik. Namun, langkah tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat soliditas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Bagaimana supaya figur-figur yang masuk di kabinet ini memenuhi kompetensi,” kata Kamrussamad dalam podcast Akbar Faizal, dikutip Kamis (29/10/2026).
Gerindra Dorong Evaluasi Berbasis Kinerja
Menurut Kamrussamad, pengisian jabatan di kabinet seharusnya mengutamakan kompetensi dan kemampuan menjalankan program presiden. Ia menilai partai politik memiliki banyak kader profesional yang mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif.
Karena itu, menteri yang mendapat mandat dari partai politik harus menunjukkan kinerja nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kamrussamad yang juga Anggota Komisi XI DR RI ini menilai pemerintahan Prabowo masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk memperbaiki kinerja dan membangun respons positif dari publik.
Ia juga menegaskan Prabowo terbuka terhadap masukan mengenai kinerja kementerian, terutama lembaga yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Beliau membuka diri. Menerima masukan dan aspirasi,” ujar Kamrussamad.
Ia mencontohkan keputusan Prabowo mengganti pejabat Badan Komunikasi (Bakom) setelah muncul berbagai keluhan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa presiden dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam mengevaluasi jajaran pemerintahan.
Soliditas Koalisi Tetap Jadi Pertimbangan
Di sisi lain, Kamrussamad menekankan pentingnya menjaga hubungan antarp partai politik pendukung pemerintah. Stabilitas politik dibutuhkan agar pemerintahan dapat menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan hubungan Prabowo dengan sejumlah partai politik telah terjalin sejak lama. Seiring perjalanan politik tersebut, semakin banyak partai yang bergabung dalam koalisi pemerintahan setelah Pemilu 2024.
Dukungan partai politik, lanjut dia, juga memiliki arti strategis karena partai mempunyai jaringan dan infrastruktur organisasi hingga tingkat desa.
Meski demikian, ia berharap kader partai yang mendapat jabatan menteri tidak hanya mengandalkan dukungan politik. Mereka harus membuktikan kemampuan melalui hasil kerja yang terukur dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Performance-nya bisa benar-benar high profile dalam men-deliver tugas sesuai tupoksinya,” kata juru bicara Partai Gerindra itu.
Sorotan terhadap tujuh menteri tersebut menempatkan kinerja dan kepuasan publik sebagai isu penting dalam evaluasi kabinet. Namun, penilaian mengenai menteri yang perlu dipertahankan atau diganti tetap membutuhkan ukuran kinerja yang jelas, data keluhan yang dapat diverifikasi, serta evaluasi terhadap hasil kebijakan masing-masing kementerian.
Dengan demikian, evaluasi kabinet tidak berhenti pada dinamika antarpartai, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan pemerintah bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
