MAKLUMAT – Strategi membajak kader dari partai politik lain justru menyingkap tabir kegagalan kaderisasi internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai bentukan anak muda ini dinilai sedang mengalami krisis figur yang akut menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyampaikan analisis tersebut di Jakarta pada Senin (22/6/2026). Ia menanggapi klaim Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali yang bangga karena partainya berhasil merekrut lebih dari 10 kader dari berbagai parpol lain.
”Pengakuan Ahmad Ali itu menunjukkan rasa bangganya PSI mampu membajak kader partai lain. Ahmad Ali ingin menampilkan PSI sebagai partai yang lebih menarik, lebih terbuka, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata Jamiluddin kepada wartawan.
Namun, lanjut Jamiluddin, di balik kebanggaan yang dipamerkan ke publik tersebut justru tersimpan persoalan internal yang jauh lebih mendasar dan mengkhawatirkan.
”Padahal, di balik kebanggaan itu sesungguhnya terdapat kegagalan kaderisasi di PSI. Bahkan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa PSI sedang mengalami krisis figur,” tegasnya.
Ia menilai krisis figur tersebut bahkan sudah menyentuh level tertinggi partai, termasuk posisi ketua umum. Hal inilah yang ditengarai menjadi alasan kuat di balik penunjukan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI untuk mendampingi Kaesang Pangarep.
”Biasanya ketua harian ditunjuk ketika ketua umum memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Namun, Kaesang Pangarep tidak termasuk dalam kategori tersebut,” tambah Jamiluddin.
Ia melihat langkah pragmatis ini diambil karena PSI belum cukup percaya diri untuk meningkatkan perolehan suara mereka secara mandiri agar bisa lolos ke Senayan pada Pileg 2029. Dengan merekrut tokoh luar, PSI dinilai ingin mengambil jalan pintas yang instan.
”PSI tidak perlu mengeluarkan sumber daya besar dan waktu yang panjang untuk membentuk kader dari nol. Dalam waktu singkat, PSI bisa mendapatkan kader yang siap bertarung demi memenangkan partai pada Pileg 2029,” jelasnya.
Meski demikian, ia sangat meragukan efektivitas strategi tersebut karena mayoritas tokoh yang hijrah ke PSI bukanlah figur dengan daya pikat elektoral yang kuat di mata masyarakat.
Jamiluddin mengungkapkan nama-nama yang eksodus ke PSI umumnya merupakan sosok biasa. Hanya satu atau dua orang yang berada pada level menengah, seperti Rusdi Masse. Selebihnya adalah mantan bupati, mantan anggota DPR RI, dan mantan pejabat lainnya.
“Di Indonesia, status mantan, termasuk mantan presiden seperti Joko Widodo, cenderung diikuti penurunan dukungan secara signifikan. Karakter pemilih yang didominasi oleh kelompok massa mengambang membuat peluang para kader baru ini, untuk membawa gerbong dukungan besar ke PSI menjadi sangat tipis,”paparnya.
Menurutnya, jika PSI mengandalkan kader hasil bajakan untuk bisa masuk Senayan pada Pileg 2029, tampaknya akan gigit jari. PSI akan tetap menjadi partai gurem dan hanya bisa bermimpi seolah-olah sudah berada di Senayan,” pungkas Jamiluddin.
Jalan Pinta Elektoral yang Berisiko Buntung
Pilihan PSI untuk melakukan shortcut politik dengan menampung “kader bajakan” demi mendongkrak elektabilitas memicu dua dampak krusial bagi masa depan partai:
1.Ancaman Demotivasi Kader Internal
Masuknya tokoh luar secara instan langsung ke posisi strategis berpotensi menyumbat jalur karier politik kader murni PSI yang sudah berkeringat membangun partai dari bawah.
2.Risiko Investasi Politik yang Zonk
Mengandalkan figur dengan status “mantan” sangat berisiko. Jika para tokoh baru ini gagal mengonversi sisa popularitas mereka menjadi suara riil di TPS, PSI dipastikan kembali gagal menembus parliamentary threshold dan tetap terjebak sebagai partai gurem.
