MAKLUMAT — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sidoarjo mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Indonesia di Tengah Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global” yang digelar di Kedai Kopi Ahmed 4, Sidoarjo, Jumat (17/7/2026).
Ketua Umum PC IMM Sidoarjo, Satria Buana Putra, menyoroti bahwa program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar itu masih menyisakan sejumlah persoalan terkait efektivitas, tata kelola, hingga dampaknya terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sebenarnya mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, termasuk MBG. Namun, ia menekankan bahwa dukungan tersebut tidak boleh mengabaikan berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan program.
“Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar harus mampu dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
“Jika implementasinya masih diwarnai persoalan ketepatan sasaran, tata kelola, transparansi, dan pengawasan, maka pemerintah wajib melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar mempertahankan program demi kepentingan politik,” sambung Satria.
Ketimpangan Kesejahteraan
Dalam diskusi tersebut, perwakilan BEM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru yang dinilai masih belum memadai dibandingkan dengan beban dan tanggung jawab yang diemban, terlebih jika dikomparasikan dengan para pegawai Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sangat ironis melihat realitas di Sidoarjo saat ini. Gaji para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan justru jauh lebih kecil dibandingkan upah tenaga kebersihan atau pembersih ompreng di satuan pelayanan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar perwakilan BEM Umsida.
Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan, kata mereka, sulit terwujud apabila kesejahteraan tenaga pendidik belum menjadi perhatian utama.
Dorong Integrasi Kebijakan
PC IMM Kabupaten Sidoarjo menilai, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah dapur yang dibangun. Keberhasilan program, menurut mereka, seharusnya tercermin dari peningkatan kualitas gizi anak, penurunan angka stunting, meningkatnya mutu pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, IMM menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program. Kebijakan pemenuhan gizi, menurut mereka, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Pemerintah diminta memastikan seluruh proses pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan MBG berlangsung secara terbuka serta diawasi secara independen.
Lebih lanjut, IMM mendorong pemerintah untuk melibatkan akademisi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa dalam proses evaluasi kebijakan.
PC IMM Kabupaten Sidoarjo menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral kaum intelektual untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, tepat sasaran, dan mencerminkan prinsip keadilan sosial.***
*) Penulis: Ramacandra
