MAKLUMAT — Isu mengenai kondisi Kota Kediri yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial (medsos) menjadi salah satu topik yang paling banyak ditanyakan peserta dalam kegiatan Kawal Kediri (Kolaborasi Warga dan Aliansi Literasi Kediri Raya) yang digelar LHKP PDM Kota Kediri bersama Maklumat.id, yang diselenggarakan di KBIHU Muhammadiyah Kota Kediri, Ahad (2/8/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Anggota DPRD Kota Kediri Imam Wihdan Zarkasy ST MM, Pemred Maklumat.id Edi Purwanto, dan Ketua LHKP PDM Kota Kediri Nico Perlambang Agung tersebut berlangsung interaktif. Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah berbagai pemberitaan dan unggahan media sosial terkait kondisi Kota Kediri yang dinilai semrawut, sejumlah proyek yang dianggap mangkrak, hingga persoalan tata kelola pembangunan.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Imam Wihdan Zarkasy alias Pak Lek Imam—sapaan akrabnya—menjelaskan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, kritik publik tidak boleh dianggap sebagai serangan. Sebaliknya, kritik merupakan sarana untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola, kebijakan, dan program-program pemerintah daerah.
“Kritik tidak boleh dianggap sebagai serangan. Justru itu menjadi masukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan. Yang terpenting adalah persoalan-persoalan yang ada disikapi secara terbuka, diselesaikan dengan baik, dan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh,” ujarnya.
Menurut Imam Wihdan, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, ia juga mengajak warga untuk melihat setiap persoalan secara objektif dengan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar informasi yang beredar di media sosial.
Ia menilai forum seperti Kawal Kediri menjadi ruang yang sehat untuk mempertemukan masyarakat, media, dan para pengambil kebijakan sehingga berbagai persoalan publik dapat didiskusikan secara langsung.
Ketua LHKP PDM Kota Kediri, Nico Perlambang Agung, menjelaskan bahwa program Kawal Kediri memang dirancang sebagai wadah peningkatan literasi publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu memahami persoalan publik berdasarkan data, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta ikut mengawal pembangunan daerah melalui jalur yang tepat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua PDM Kota Kediri Nyoto Pujiadi menekankan pentingnya literasi media di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, masyarakat harus mampu untuk membedakan antara opini, fakta, dan informasi yang telah melalui proses verifikasi jurnalistik.
Kegiatan yang awalnya dibuka dengan kuota 30 peserta namun membludak menjadi 90 peserta dari berbagai kalangan ini diharapkan menjadi awal terbentuknya komunitas warga yang aktif mengawal kebijakan publik sekaligus memperkuat budaya diskusi yang sehat di Kota Kediri.
Melalui kolaborasi antara masyarakat, media, dan pemangku kebijakan, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan dapat dibahas secara terbuka di ruang-ruang publik demi mendorong pembangunan Kota Kediri ke depan yang lebih baik.***
