MAKLUMAT – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bergerak cepat merespons peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal tahun 2026. Melalui Dinas Peternakan, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453.000 dosis vaksin tahap pertama ke 38 kabupaten/kota untuk melindungi populasi ternak.
Langkah strategis ini ditandai dengan pencanangan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang dimulai pada Kamis (29/1/2026). Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan diterjunkan langsung ke lapangan guna memastikan percepatan terbentuknya kekebalan komunal (herd immunity) pada ternak milik masyarakat.
Prioritas Ekonomi Peternak Rakyat
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi krusial sebagai lumbung ternak nasional. Oleh karena itu, pengendalian wabah menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas ekonomi peternak.
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jatim adalah lumbung ternak nasional. Kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (29/1).
Distribusi tahap pertama ini merupakan bagian dari rangkaian vaksinasi berkelanjutan yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026. Untuk tahun ini, Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin khusus untuk wilayah Jawa Timur.
Strategi Pengendalian Terpadu
Selain vaksinasi massal, Pemprov Jatim menerapkan protokol pengendalian berlapis, di antaranya:
-
Penguatan Biosekuriti: Pengetatan kebersihan kandang dan edukasi manajemen pakan.
-
Pengawasan Lalu Lintas: Penjagaan ketat perpindahan ternak antarwilayah.
-
Skrining Pasar: Penyiagaan petugas kesehatan di pasar hewan untuk memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.
-
Zona Merah: Opsi penutupan sementara pasar hewan bagi wilayah dengan tingkat kasus tinggi.
Reaktivasi Satgas PMK
Guna memastikan efektivitas di lapangan, Khofifah kembali mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) PMK. Satgas ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tingkat desa.
“Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kita bersinergi lintas sektor untuk memastikan pengendalian berjalan cepat, terpadu, dan efektif,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Khofifah mengimbau para kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia juga meminta para peternak bersikap proaktif dan kooperatif saat petugas melakukan penyuntikan vaksin serta pemeriksaan kesehatan ternak.***
