MAKLUMAT — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana, meninjau langsung lokasi luberan lumpur Sidoarjo atau yang sering dikenal sebagai lumpur Lapindo, pada Senin (13/7/2026).
Turut menyertai rombongan meninjau lokasi tersebut antara lain Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu (SNVT) Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mahdani, serta Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto.
Diketahui, luberan lumpur Sidoarjo terjadi sejak Jumat (10/7/2026) lalu, yang terjadi di titik P10D yang berada di sisi utara dan barat pusat semburan, berdekatan dengan jalur rel kereta api serta Jalan Raya Porong. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus berupaya melakukan penanganan terhadap masalah tersebut.
Saat ini, PPLS melakukan penanganan darurat berupa peninggian tanggul yang mengalami kebocoran. Kondisi tersebut diduga dipicu oleh penurunan tanah di sekitar tanggul.
Luberan Lumpur Bahayakan Kawasan Sekitar
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Mimik Idayana meminta PPLS segera menyiapkan solusi konkret untuk mengatasi kebocoran tanggul yang dinilai berpotensi membahayakan kawasan sekitar.
“Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Karena apa? warga yang tertimpa bencana 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya, itu harapan saya,” pintanya.
Luberan lumpur tersebut, kata Mimik, berpotensi mengganggu jalur-jalur vital apabila tidak segera ditangani. Ia menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas dalam penanganan lumpur Sidoarjo.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk terus mendukung upaya penanganan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun DPR RI.
“Kita tetap akan komitmen untuk membantu atau komunikasi dengan panjenengan dari Kementerian PU dan DPR RI,” tandas Mimik.
BHS Minta PPLS Percepat Penanganan
Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono menilai penanganan harus dilakukan secara cepat agar dampaknya tidak meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun perekonomian.
“Jika tidak segera ditanggulangi, ini akan menjadi lebih besar lagi dan bisa menghambat transportasi publik atau logistic karena ini jalan nasional, jadi tidak hanya membahayakan keselamatan, tapi juga ekonomi kita bisa terhambat, perekonomian di Jawa Timur dan nasional bisa terhambat,” ujarnya.
Ia meminta PPLS mempercepat pembuangan lumpur menuju Sungai Porong, khususnya untuk mengurangi volume air lumpur. Selain itu, ia juga meminta penguatan terhadap tanggul yang ada.
“Saya minta untuk serius penanganan pembuangan lumpur menuju ke sungai. Terutama airnya. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding lumpur Lapindo ini,” pintanya.
Segera Realisasikan Early Warning System
Tak cuma itu, BHS juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo segera merealisasikan sistem peringatan dini atau early warning system guna meminimalkan risiko jika terjadi kondisi darurat.
“Bu Wabup (Mimik) untuk merealisasikan early warning system, yaitu peringatan dini. Itu supaya warga dapat segera melakukan evakuasi jika terjadi kejadian bencana karena sisi ini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak,” katanya.
Penurunan Tanah Tanggul Lumpur
Di sisi lain, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS Arif Firmanto menjelaskan bahwa penurunan tanah memang terjadi di sejumlah titik tanggul lumpur. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata penurunan tanggul mencapai sekitar 0,5 meter per tahun.
Menurutnya, dari total 11 kilometer tanggul lumpur, terdapat beberapa titik yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, termasuk titik P10D yang berada di dekat jalur kereta api dan Jalan Raya Porong.
“Jadi penurunannya rata-rata untuk titik ini adalah 0,5 meter per tahun. Tapi dari 11 kilometer ini variatif, Pak. Memang di area tanggul yang sisi Selatan relatif stabil daripada tanggul yang sisi lainnya, terutama yang di sisi Barat ini,” ucapnya.
Arif mengatakan kondisi geologi di wilayah Sidoarjo menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanggul. Kawasan tersebut merupakan daerah endapan sedimen dengan daya dukung tanah yang relatif rendah, ditambah pengaruh dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watukosek.
“Jadi memang kalau kita menghitung stabilitas bahwa beban yang kita timbun itu akan berpengaruh terhadap stabilitas. Ini juga akan kita hitung kembali, Pak. Ini kita perlu lakukan hitung sampai elevasi berapa nanti kita akan lakukan peninggian timbunan yang baru nanti,” jelasnya.
Peninggian Tanggul sebagai Langkah Darurat
Saat ini, PPLS masih melakukan peninggian tanggul sebagai langkah darurat. Alat berat terus dikerahkan untuk menambah ketinggian tanggul sekitar satu meter sambil menunggu hasil penghitungan elevasi.
“Ini sebetulnya penanganan darurat, peninggian darurat ini sekitar 1 meter Pak, kita sebetulnya juga tambah 0,7 meter,” ujarnya.
Arif memastikan bahwa luberan lumpur yang terjadi bukan disebabkan oleh peningkatan volume semburan. Ia menyebut volume lumpur saat ini justru mengalami penurunan dibandingkan pada awal kemunculan semburan sekitar 20 tahun lalu.
“Kalau kita bandingkan dari 20 tahun lalu memang jauh ada penurunan, Pak. Dari awal-awal 20 tahun itu sekitar 100.000 sampai 120.000 meter kubik per detik. Dari pengukuran kita rata-rata saat ini adalah 27.000 sampai 32.000 meter kubik per hari,” kata dia.
