MAKLUMAT — Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy mendorong pimpinan Muhammadiyah di daerah berani membuat terobosan bisnis. Namun, keberanian itu harus disertai perhitungan risiko yang matang atau risk appetite.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam agenda Silaturahmi dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera di Bukittinggi, Sabtu (20/9/2026). Muhadjir hadir bersama Sekretaris PP Muhammadiyah Izzul Muslimin di hadapan para ketua dan perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Sumatera.
Kehati-hatian Muhammadiyah dalam mengelola keuangan menjadi salah satu pembahasan dalam forum tersebut. Audit keuangan di Muhammadiyah dinilai sangat ketat, bahkan terkesan lebih ketat daripada audit di pemerintahan.
Kondisi itu membuat pimpinan wilayah, daerah, maupun Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) ekstra hati-hati dalam mengelola keuangan persyarikatan.
Namun, Muhadjir meminta kehati-hatian tersebut tidak membuat Muhammadiyah takut mengambil peluang bisnis.
Menurutnya, setiap terobosan harus tetap didasarkan pada perhitungan risiko.
“Muhammadiyah bukan pemilik modal besar untuk membuat perusahaan berjejaring dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kemandirian ekonomi Muhammadiyah justru tumbuh melalui inisiatif dari bawah yang kemudian berjejaring secara nasional,” kata Muhadjir.
Muhadjir: Muhammadiyah Punya DNA Ekonomi
Muhadjir mengatakan karakter Muhammadiyah yang tumbuh dari bawah justru menjadi salah satu kekuatan persyarikatan. Ia mencontohkan strategi KH Ahmad Dahlan dalam mengembangkan dakwah Muhammadiyah.
Menurut Muhadjir, KH Ahmad Dahlan berani mengambil pendekatan berbeda pada masanya, termasuk bersikap kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda.
Salah satunya dengan menjadi guru agama di sekolah Belanda. Pengalaman tersebut kemudian digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah yang inklusif.
Selain memiliki DNA dakwah, kata Muhadjir, Muhammadiyah juga memiliki DNA ekonomi.
Dalam bidang dakwah, anak KH Ahmad Dahlan, Irfan Dahlan, dikirim ke India untuk belajar di Lahore. Ia kemudian menetap di Thailand untuk berdakwah.
Sementara dalam bidang ekonomi, KH Ahmad Dahlan disebut merupakan saudagar batik pada masanya.
Anak KH Ahmad Dahlan dari Ibu RA Sutidjah Widyaningrum, Raden Haji Dhuri, juga dikirim ke Prancis. Ia dititipkan kepada seorang pastor untuk belajar seni musik sekaligus berbisnis.
“Saat pulang Raden Dhuri membangun pabrik sarung untuk diekspor dan dealer sepeda, lalu sempat menjadi bendahara Hoofdbestuur Muhammadiyah pada masa kepemimpinan KH Mas Mansur. Kyai Mas Mansur ingin agar Dhuri menulari kemandirian ekonomi melalui tradisi saudagar pada Muhammadiyah,” terang Muhadjir.
Ekonomi Jadi Pilar Ketiga Muhammadiyah
Muhammadiyah telah menempatkan ekonomi sebagai pilar ketiga dalam Muktamar ke-46 di Makassar.
Namun, Muhadjir mengakui pilar ekonomi belum terlihat sekuat pendidikan serta pelayanan kesehatan dan sosial.
Kritik terhadap kondisi tersebut juga disampaikan Ketua PWM Sumatera Utara Prof. Hasyimsah Nasution.
Menurut Hasyimsah, kemandirian ekonomi Muhammadiyah belum terinterkoneksi dengan banyak aspek lainnya.
“Majelis ekonomi masih banyak diisi dosen ekonomi, bukan pengusaha atau pelaku ekonomi, jadi lebih banyak berdiskusi,” katanya.
Hasyimsah menilai Muhammadiyah membutuhkan economical engineering selain social engineering.
“Wilayah jangan cerita masalah-masalah, tetapi ada prioritas berdasarkan terobosan yang ada di PP,” ujarnya.
Muhadjir Bicara Risk Appetite
Muhadjir kembali menekankan pentingnya kemampuan Muhammadiyah mengukur risiko ketika membangun bisnis.
Ia membandingkan model Muhammadiyah dengan konglomerasi yang memiliki modal besar untuk membangun jaringan bisnis dan menjual saham kepada publik.
“Muhammadiyah harus bisa mengukur risk appetite. Muhammadiyah bisa berumur sangat panjang salah satunya karena kehati-hatiannya,” ujar Muhadjir.
Muhadjir mengibaratkan Muhammadiyah seperti pelari maraton, bukan pelari sprint.
Organisasi harus tahu kapan mempercepat langkah, kapan mengambil napas, dan bagaimana mengatur ritme agar mampu mencapai tujuan dalam jangka panjang.
“Ia lebih mirip marathon alih-alih sprint. Ia tahu kapan mempercepat lari, kapan mengambil napas, dan mengatur ritme agar mencapai tujuan dengan tepat. Bukan lari untuk cepat sampai, tetapi jaraknya pendek,” ungkapnya.
Dorong Bisnis dari Ekosistem Muhammadiyah
Dalam membangun kemandirian ekonomi, Muhadjir mendorong Muhammadiyah memilih bisnis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan persyarikatan.
Ia menceritakan pengalamannya saat menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Menurutnya, bisnis yang berkaitan langsung dengan kampus lebih realistis untuk mendukung finansial.
Muhammadiyah memiliki ratusan rumah sakit, puluhan ribu sekolah, dan ratusan kampus. Potensi tersebut, menurut Muhadjir, dapat dikapitalisasi menjadi ekosistem ekonomi.
Salah satu contohnya adalah pembangunan pabrik infus untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit Muhammadiyah.
Dalam setahun, kebutuhan infus mencapai 16 hingga 18 juta botol. Jika 10 hingga 40 persen kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produk sendiri, menurut Muhadjir, hal itu sudah sangat bagus.
Ke depan, bisnis pendukung seperti pabrik jarum suntik, kapas, dan perban juga dapat dikembangkan.
UMKM Muhammadiyah Didorong Masuk Ritel
Muhadjir juga mendorong UMKM yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah masuk ke dalam jejaring bisnis ritel.
Menurutnya, persoalan UMKM tidak hanya soal kualitas produk. Kemasan dan jaringan penjualan juga menentukan kemampuan produk untuk berkembang.
Sebaik apa pun produk UMKM, jika packaging dan jejaring penjualannya masih konvensional, produk tersebut akan kesulitan berkembang.
“Itulah sebabnya, daerah-daerah harus bisa memunculkan terobosan-terobosan yang kemudian berjejaring satu sama lain,” ungkapnya.
Kekayaan Muhammadiyah Dinilai Belum Likuid
Persoalan kekayaan Muhammadiyah juga muncul dalam diskusi.
Ketua PWM Jambi Suhaimi Chan mengatakan Muhammadiyah terbebani persepsi sebagai organisasi dengan kekayaan Rp4 triliun.
Persepsi tersebut, menurut Suhaimi, membuat pengajuan proposal bantuan terkadang ditolak karena Muhammadiyah dianggap sudah memiliki kekayaan besar.
Padahal, kekayaan Muhammadiyah lebih banyak berupa aset atau valuasi, bukan dana likuid.
“Hal ini harus dicari solusinya agar tidak menjadi beban tetapi menjadi modal kepercayaan atau trust,” harapnya.
Regional Meeting Perkuat Konsolidasi
Muhadjir, yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, mengapresiasi PWM Sumatera Barat yang menginisiasi Silaturahmi dan Regional Meeting Muhammadiyah se-Sumatera.
Menurutnya, pertemuan regional dapat memperpendek rentang kendali organisasi.
“Bagus juga kalau bisa diterapkan di regional lain seperti Kalimantan, Sulawesi, atau regional barat, tengah, timur,” katanya.
Ketua PWM Sumatera Barat Dr. Bahtiar mengatakan acara tersebut menjadi forum strategis untuk mempertemukan pimpinan Muhammadiyah dari sepuluh provinsi di Sumatera.
Forum itu digunakan untuk berbagi pengalaman dan praktik baik, memetakan sumber daya, serta merumuskan agenda kolaborasi bersama.
Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk membangun komitmen bersama menyemarakkan dan menyukseskan Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan tahun depan.***
