KONTESTASI politik tahun 2024 tinggal hitungan bulan. Masyarakat akan dihadapkan dengan serangkaian proses pemilihan. Mulai dari pemilihan calon presiden beserta calon wakil presiden, pemilihan calon anggota legislatif (caleg) tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Proses pemilihan akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Setelahnya, pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berlanjut dengan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang.
Menyongsong pesta demokrasi tersebut, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Wahyudi ikut andil dan terlibat langsung dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pria yang berstatus Dosen Sosiologi UMM itu berkesempatan memberikan materi sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Hotel Kartika Wijaya, Rabu (23/8/2023).
Dr Wahyudi dalam paparannya mengatakan, masyarakat harusnya bisa semakin dewasa dan bijak dalam menyikapi perbedaan dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. Sebab, perbedaan pandangan, keyakinan terhadap para kontestan politik baik dalam Pilpres, Pileg maupun Pilkada adalah satu keniscayaan.
“Tidak ada yang bisa memaksa akan keyakinan pilihan politik itu,” kata Dr Wahyudi dalam acara yang diadakan oleh Bakesbangpol Kota Batu. Kegiatan tersebut mengangkat tema: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Menyongsong Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
Dr Wahyudi menambahkan, masyarakat Indonesia harusnya juga bisa menempatkan kontestasi politik lima tahunan itu sebagai bagian dari konsekuensi sistem yang demokratis. Maka, Pemilu harus dihadapi dengan wajar, santai, damai dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai urat nadi dalam kebhinekaan.
“Pilihan politik boleh berbeda. Pilihan partai politik juga boleh berbeda. Tapi saling menghargai dalam keanekaragaman menjadi niscaya,” pesan di hadapan hampir seratus peserta, yang semuanya adalah perempuan alias emak-emak.
Dr Wahyudi pun menampik anggapan bahwa politik itu kotor, dan sudah saatnya pandangan itu diakhiri. Menurut dia, perilaku kotor dari oknum pemerintah atau partai politik yang korup tidak boleh digeneralisasi alias di gebyah uyah (bahasa Jawa). “Jangan sampai ada anggapan semua pemerintah dan partai itu korup. Masih banyak yang baik,” ungkapnya.
Meski, kata dia, praktik politik tersebut menjadi tantangan serius dalam realitas politik saat ini. Hal itu lantaran politik sering menyuguhkan fakta bahwa perilaku elit politik yang tidak memihak masyarakat kecil, bahkan korup. Kondisi itu menyebabkan masyarakat menjadi antipati dan acuh tak acuh terhadap politik. Bahkan, membuat masyarakat tidak perduli terhadap politik.
“Kondisi seperti jangan dijadikan alasan bagi ibu-ibu untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti, jika ibu-ibu justru antipati (emoh politik) nanti yang akan terpilih justru orang-orang yang tidak baik, akibatnya harga cabe naik, harga sayur naik semua kebutuhan pokok naik, itu karena politisi kita yang menentukan semua,” kelakarnya.
Oleh karena itu, perlu didorong agar politik menjadi instrumen keadilan dan kemakmuran masyarakat. Dengan begitu masyarakat menjadi tidak antipati terhadap politik, terutama dalam momen politik seperti Pilpres dan Pilkada. “Penting untuk menampilkan politik yang berorientasi kepada keadilan dan kemakmuran. Sehingga dengan sendirinya partisipasi masyarakat akan meningkat,” jelasnya. (*)
Reporter: Abdus Salam
Editor: Mohammad Ilham
