MAKLUMAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Salah satunya dengan memfokuskan pengawasan pada kawasan yang dinilai rawan menjadi jalur peredaran gelap barang haram tersebut.
Komitmen itu disampaikan Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn saat mengikuti Peringatan Hari Antinarkotika Internasional (HANI) 2026 secara virtual di Sidoarjo, Kamis (23/7/2026).
Peringatan HANI 2026 sendiri mengusung tema “Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Kuat melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045“. Tema tersebut menitikberatkan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
Pentingnya Survei Prevalensi Mandiri
Subandi menegaskan, Pemkab Sidoarjo mendukung upaya BNN dalam memberantas narkoba. Menurutnya, pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan edukasi kepada masyarakat serta pemetaan wilayah melalui survei prevalensi mandiri.
“Melalui survei ini, kita bisa mengidentifikasi area yang tingkat prevalensinya masih tinggi. Pemkab Sidoarjo akan berkolaborasi dengan Polsek, Camat, hingga tingkat desa untuk menyisir daerah pinggiran dan perbatasan yang rentan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil survei tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan sosialisasi maupun intervensi di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
“Kami berkomitmen memerangi narkoba dari tingkat anak-anak hingga seluruh lapisan masyarakat guna menekan angka peredaran maupun pengguna,” tegasnya.
Sidoarjo “Sasaran Empuk” Peredaran Narkoba
Kepala BNNK Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto mengatakan, posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur menjadikan wilayah tersebut berpotensi menjadi “sasaran empuk” bagi perluasan pasar jaringan narkoba.
“Para pelaku akan selalu mencari pasar dan pengguna baru dengan berbagai modus operandi. Daerah pinggiran serta perbatasan wilayah menjadi area yang masih marak peredaran,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo yang telah melaksanakan survei prevalensi mandiri. Menurutnya, data awal dari survei tersebut penting untuk menentukan wilayah yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Data awal dari survei ini penting untuk menentukan daerah mana yang perlu diintervensi agar angka penyalahgunaan menurun. Walau angkanya terbilang kecil, bukan berarti kita bisa santai karena ancamannya tetap besar,” kata Gatot.
