MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan Board of Peace bukan jalan pintas penyelesaian konflik, melainkan langkah diplomasi yang penuh risiko dan harus ditempuh secara hati-hati. Sikap itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan tokoh diplomasi, akademisi, dan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Rabu (4/2/2026).
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara Presiden dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan pandangan mengenai arah politik luar negeri Indonesia. Presiden, kata Sugiono, menjelaskan langsung kerangka kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, sekaligus mendengar masukan dari berbagai perspektif.
“Pertemuan ini menjadi ruang diskusi dua arah. Presiden menyampaikan arah politik luar negeri, sekaligus mendengar pandangan dan pertimbangan para tokoh,” ujar Sugiono kepada wartawan.
Menurutnya, diskusi berlangsung koheren dan saling menguatkan. Perbedaan pandangan tidak diposisikan sebagai pro dan kontra, melainkan sebagai variasi perspektif dalam satu tujuan bersama: menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika global.
Ke depan, pemerintah berencana menjadikan forum semacam ini sebagai agenda rutin. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pemahaman bersama serta menyamakan frekuensi antara pemerintah dan para pemikir kebijakan luar negeri.
Realistis dalam Board of Peace
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menegaskan sikap realistis dan kehati-hatian Indonesia dalam keterlibatan Board of Peace, khususnya terkait upaya penyelesaian konflik Palestina.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden memahami dengan jernih keterbatasan dan risiko geopolitik yang melekat pada forum tersebut.
“Kesan saya, Presiden Prabowo sangat realistis. Saat ini, Board of Peace memang satu-satunya opsi yang tersedia. Tidak ada alternatif lain,” ujar Dino.
Ia menegaskan, Board of Peace bukan solusi instan. Forum tersebut sarat ketidakpastian dan tidak menjanjikan hasil cepat. Namun, Presiden dinilai menyadari sepenuhnya konsekuensi itu sejak awal.
“Ini eksperimen, bukan obat mujarab. Dan Presiden realistis terhadap risiko yang ada,” katanya.
Jaga Prinsip dan Kepentingan Nasional
Dino juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam. Sikap ini dipandang krusial agar Indonesia tidak bergerak sendiri dalam diplomasi yang sensitif dan penuh tekanan global.
Indonesia, kata Dino, masuk ke Board of Peace dengan prinsip kehati-hatian dan tetap membuka opsi untuk menarik diri jika keterlibatan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Kita masuk dengan hati-hati, dan tetap menjaga opsi untuk keluar jika bertentangan dengan prinsip dan kepentingan kita,” tegasnya.
Konsultasi dengan Negara Mayoritas Islam
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Ia menegaskan, keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace diambil melalui proses konsultasi yang panjang dan terukur.
Menurut Hassan, Indonesia terlebih dahulu berdialog dengan sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk memastikan langkah tersebut tidak berjalan sendiri.
“Kita ikut serta setelah dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim,” ujarnya.
Delapan negara yang terlibat dalam konsultasi itu, kata Hassan, berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang agar agenda kemanusiaan tetap menjadi fokus utama. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Proses di luar PBB tidak harus dipahami secara negatif, sepanjang menghasilkan,” katanya.
Hassan menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan kejelasan posisi Indonesia: tetap memegang kedaulatan penuh untuk menentukan arah keterlibatan, dengan tujuan utama membantu rakyat Palestina secara bermartabat dan berprinsip.***
