MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/3/2026) malam. Rapat tersebut membahas stabilitas harga kebutuhan pokok hingga kesiapan infrastruktur menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat membahas berbagai langkah untuk memastikan pasokan pangan tetap aman serta distribusi logistik berjalan lancar. “Rapat tersebut membahas stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, kelancaran distribusi logistik, serta kesiapan infrastruktur dan layanan publik,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, pembahasan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman. Presiden juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas pangan nasional. “Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke berbagai daerah,” kata Teddy.
Selain sektor pangan, pemerintah juga mempersiapkan dukungan dari sektor energi, transportasi, dan badan usaha milik negara (BUMN) guna memastikan pelayanan publik tetap optimal selama masa mudik dan perayaan Idulfitri.
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Ancaman Konflik Global Pangan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai isu ketahanan pangan akan menjadi tantangan besar dunia dalam beberapa dekade mendatang.
Ia memperingatkan potensi konflik global akibat perebutan sumber makanan dalam 15 tahun ke depan. “Bahkan diperkirakan 15 tahun mendatang orang bisa perang untuk memperebutkan sumber-sumber makan,” kata Zulhas dalam acara buka puasa bersama di Gedung DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, Indonesia harus mempersiapkan diri sejak dini dengan memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan produksi dalam negeri. Zulhas juga menegaskan pentingnya pemerataan kendali ekonomi agar tidak hanya dikuasai kelompok bermodal besar. “Kalau hanya diserahkan kepada pasar bebas, yang menguasai nanti hanya yang punya uang,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut dia, mendorong konsep ekonomi Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 melalui penguatan ekonomi desa. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan koperasi desa (Kopdes) untuk menggerakkan perekonomian lokal sekaligus mendukung swasembada pangan dan protein. “Maka lahirlah Kopdes. Koperasi desa itu tanggung jawab kami,” kata Zulhas.
Pemerintah juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa agar ekonomi lokal berkembang dan kemandirian pangan dapat tercapai. “Mandiri dan swasembada itu kedaulatan, dan kedaulatan itu kehormatan,” ujarnya. Zulhas mengutip gagasan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta mengenai pentingnya pemerataan kemakmuran hingga ke desa-desa. “Tidak mungkin Indonesia hanya satu mercusuar Jakarta, tetapi harus di tiap desa lilin-lilin yang menyala terang,” katanya. *
