MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyoroti melemahnya fungsi pengawasan DPR, ketidakpastian politik, hingga persoalan lingkungan yang dinilai belum ditangani secara memadai.
Ridho menyampaikan pandangan tersebut dalam Maklumat Podcast bertajuk “2 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia Baik-Baik Saja?” yang membahas evaluasi pemerintahan, kondisi demokrasi, ekonomi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Ridho, besarnya struktur kabinet belum diikuti efektivitas pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia menyinggung berbagai masalah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengangguran, persoalan desa, hingga bencana di Sumatra.
“Struktur kabinetnya besar, tetapi fungsinya minim,” kata Ridho dalam podcast tersebut.
Ia juga mengkritik fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Ridho menilai dominasi koalisi pemerintahan membuat parlemen kurang menjalankan perannya sebagai pengawas eksekutif.
“Fungsi legislasi untuk membuat undang-undang dan fungsi anggaran masih berjalan. Namun, fungsi pengawasan terhadap eksekutif sebagai watchdog tidak dijalankan,” ujarnya.
Ridho mengatakan, kondisi tersebut membuat suara masyarakat tidak terwakili secara optimal. Menurut dia, sebagian anggota DPR yang ingin bersikap kritis justru menghadapi tekanan dari elite partai.
“Wakil rakyat tidak mencerminkan suara rakyat, melainkan suara bosnya, dalam hal ini ketua partai,” kata Ridho.
Demokrasi Mengarah pada Regresi
Ridho menggambarkan sistem kepartaian Indonesia saat ini sebagai sistem kepartaian hegemonik. Menurut dia, meskipun terdapat sejumlah partai di parlemen, kekuasaan politik secara substantif terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Ia menilai partai politik mengalami disfungsi dalam menjalankan peran sebagai saluran representasi masyarakat.
“Partai sebagai representasi politik sudah tidak lagi merepresentasikan politik. Mereka gagal,” ujarnya.
Ridho juga menilai demokrasi Indonesia berada dalam kondisi yang cenderung mengarah pada democratic regression atau kemunduran demokrasi.
Ia menjelaskan, kemunduran tersebut terlihat dari persoalan hak-hak politik, kebebasan sipil, serta penyelenggaraan pemilu. Meski demikian, Ridho mengatakan masyarakat Indonesia masih memiliki ruang untuk menyampaikan kritik.
“Indonesia saat ini berada dalam kondisi stabil, tetapi cenderung mengarah pada regresi,” katanya.
Menurut Ridho, masyarakat sipil menjadi salah satu kekuatan penting yang masih dapat menjaga demokrasi. Karena itu, ia mengingatkan agar ruang gerak masyarakat sipil tidak semakin dibatasi.
Karhutla dan Penegakan Hukum
Dalam pembahasan lingkungan, Ridho menilai karhutla yang terus berulang berkaitan dengan tata kelola sektor kehutanan, pertambangan, dan lingkungan.
Ia mendesak pemerintah melakukan pencegahan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya bertindak setelah bencana berlangsung.
“Seharusnya tindakan dilakukan jauh sebelum kebakaran terjadi, bukan setelahnya,” ujar Ridho.
Ridho juga menyoroti potensi konflik kepentingan ketika pejabat atau elite politik memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat menghambat penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan.
Ia berpandangan, karhutla dan bencana lain perlu ditangani secara serius oleh pemerintah pusat. Dalam podcast itu, Ridho menyatakan karhutla layak dipertimbangkan sebagai bencana nasional.
Ketidakpastian Politik Berpengaruh terhadap Ekonomi
Ridho turut menghubungkan ketidakpastian politik dengan kondisi ekonomi dan kepercayaan investor. Menurut dia, investor membutuhkan stabilitas serta kepastian arah kebijakan.
“Ekonomi membutuhkan stabilitas. Kepemimpinan Prabowo sering kali menciptakan ketidakstabilan,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak kondisi ekonomi terhadap masyarakat, terutama kemampuan keluarga membiayai pendidikan anak.
Ridho mengaku melihat langsung persoalan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia mengatakan, sebagian orang tua kesulitan membayar biaya kuliah, sementara sejumlah mahasiswa terpaksa berhenti atau memilih kuliah di daerah sendiri karena keterbatasan biaya.
Pemerintah Diminta Mendengarkan Aspirasi Rakyat
Ridho menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi politik dan sosial. Ia meminta Presiden Prabowo mendengarkan tuntutan masyarakat, mengevaluasi program MBG dan koperasi desa, serta membatasi keterlibatan TNI dan Polri dalam program sipil.
Ia juga mendorong evaluasi kinerja kabinet, terutama terhadap menteri yang dinilai tidak memberikan kontribusi berarti.
“Prabowo harus mendengarkan tuntutan rakyat,” ujarnya.
Ridho menegaskan, pemerintah perlu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan partai politik maupun koalisi.
“Jika Prabowo ingin menjalankan pemerintahan dengan benar, dia harus mati untuk rakyat, bukan untuk partai politik atau koalisi,” kata Ridho.***
