MAKLUMAT — Ada pemandangan yang menarik ketika seorang mantan presiden, yang sudah tak lagi menggenggam kekuasaan formal, tetap sibuk berkeliling daerah dengan kemeja berlogo partai politik tertentu.
Itulah yang terjadi ketika Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangkaian safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah ini murni silaturahmi kebangsaan, ataukah bagian dari kalkulasi politik yang lebih besar menuju Pemilu 2029?
Membaca pola kunjungan Jokowi, sulit untuk tidak melihat adanya desain politik di baliknya.
Lampung dan NTT bukan dipilih secara acak. Keduanya adalah wilayah—yang selama dua periode kepemimpinannya sebagai Presiden RI—memberikan dukungan elektoral signifikan.
Ini bukan sekadar nostalgia, melainkan investasi politik yang rasional: menyasar basis massa yang secara historis sudah memiliki ikatan emosional dengannya.
Namun demikian, ada jarak yang cukup lebar antara popularitas personal seorang mantan presiden dengan kemampuannya mengonversi popularitas itu menjadi suara riil bagi partai politik yang ia dukung. Di situlah sebetulnya letak persoalan mendasar yang dihadapi Jokowi dan PSI yang menyaratkan ada kajian dan analisis yang lebih mendalam.
Karisma yang Sedang Diuji
Fenomena Jokowi berkeliling membawa “restu” politik untuk PSI sesungguhnya mengulang pola lama: penggunaan figur populer untuk mendongkrak partai yang secara elektoral masih terseok-seok.
Dalam kerangka Max Weber, kekuatan elektoral Jokowi selama ini adalah contoh klasik dari otoritas karismatik—di mana legitimasi yang bersumber bukan dari jabatan formal atau tradisi, melainkan dari pesona personal yang dipersepsikan sedemikian rupa—dikonstruksi serta direkonstruksi secara berulang-ulang dari forum ke forum dan dari mimbar ke mimbar oleh pengikutnya.
Weber sendiri mengingatkan bahwa karisma jenis ini punya titik lemah bawaan: ia cenderung mengalami apa yang disebut rutinisasi karisma (routinization of charisma)—yakni proses pelunturan daya pikat personal begitu figur tersebut terlepas dari struktur kekuasaan yang selama ini menopangnya.
Ketika seorang presiden masih menjabat, karisma menyatu dengan otoritas legal-rasional jabatannya; begitu jabatan itu lepas, yang tersisa hanyalah karisma telanjang, yang jauh lebih rentan diuji oleh waktu.
PSI, sejak awal kelahirannya, memang identik dengan wajah anak muda dan gaya kampanye digital, tetapi belum pernah benar-benar menembus ambang batas parlemen secara meyakinkan. Kehadiran Jokowi, dan kemudian putranya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum, diharapkan menjadi suntikan elektoral yang menentukan.
Akan tetapi, harapan tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan politik di lapangan. NTT, misalnya, bukanlah wilayah kosong secara politik. Provinsi ini justru dikenal luas sebagai salah satu basis kuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang notabene pernah menjadi kendaraan politik Jokowi sendiri sebelum keduanya “pecah kongsi”.
Ironi ini menjadi catatan penting: Jokowi kini justru “bertarung” di lahan yang dulu subur bagi partai yang membesarkannya.
Fenomena ini menegaskan sebuah prinsip dasar dalam diskursus politik elektoral: kedekatan emosional dengan seorang tokoh tidak otomatis berubah menjadi loyalitas terhadap partai politik yang tokoh tersebut dukung.
Banyak literatur menegaskan bahwa perilaku politik tentang coattail effect (efek ekor jas) menunjukkan bahwa kekuatan efek ini sangat bergantung pada derajat party identification pemilih—semakin kuat identifikasi seorang pemilih terhadap partainya, seperti yang terjadi pada basis PDI-P di NTT, semakin lemah pula pengaruh endorsement dari figur luar partai tersebut, sekuat apa pun popularitas personalnya.
Pemilih Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang sudah memiliki struktur politik mapan seperti NTT, cenderung memiliki pertimbangan yang lebih kompleks—mulai dari mesin partai di akar rumput, jaringan patronase lokal, hingga isu-isu spesifik kedaerahan yang tidak serta-merta bisa diselesaikan oleh kunjungan simbolik seorang mantan presiden.
Ini kompatibel dengan teori patron-klien yang dirumuskan James Scott, bahwa di banyak masyarakat berkembang, loyalitas elektoral jauh lebih ditentukan oleh jaringan resiprositas material dan struktural jangka panjang antara elite lokal dan warganya, ketimbang sekadar afeksi terhadap figur nasional yang jauh dari keseharian mereka.
Trust yang Terus Menyusut
Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah tren penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi pascalengsernya dari kursi kepresidenan.
Sejumlah survei nasional dalam setahun terakhir konsisten menunjukkan grafik kepercayaan yang menurun, terutama setelah berbagai kontroversi terkait dinasti politik, mulai dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden hingga berbagai isu terkait keterlibatan keluarganya dalam anamali politik nasional.
Penurunan trust ini bukan perkara sepele bagi efektivitas safari politik semacam ini. Ketika seorang presiden masih menjabat, setiap kunjungannya membawa bobot kekuasaan struktural: akses terhadap anggaran, program pemerintah, hingga jaringan birokrasi yang bisa digerakkan.
Begitu status itu hilang, yang tersisa hanyalah modal simbolik dan sentimen personal—dua hal yang jauh lebih rapuh dan mudah terkikis oleh waktu serta persepsi publik yang berubah. Inilah persis proses rutinisasi karisma ala Weber yang disinggung sebelumnya—di mana kekuasaan struktural yang dulu membungkus karisma Jokowi kini telah lepas, menyisakan karisma dalam bentuknya yang paling telanjang dan paling rentan.
Dengan kata lain, “mitos” kekuatan elektoral Jokowi sedang diuji dalam kondisi yang jauh berbeda dari masa kejayaannya.
Dulu, endorsement Jokowi terhadap calon kepala daerah atau partai tertentu sering dianggap sebagai jaminan kemenangan. Kini, di tengah menurunnya kepercayaan publik dan absennya kekuasaan formal, efek ekor jas yang ia miliki diperkirakan jauh lebih terbatas.
Politisasi Simbol Adat
Pada sisi yang lain, menarik pula mencermati bagaimana safari ini dibalut dengan seremoni budaya—penganugerahan gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” di Lampung, atau penghormatan dari sembilan kerajaan di Pulau Timor.
Praktik semacam ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gelar adat kerap dijadikan instrumen untuk memperkuat legitimasi sosial seorang tokoh di mata masyarakat lokal, menciptakan ikatan yang terasa lebih personal dan kultural ketimbang sekadar transaksi politik.
Dalam kerangka Pierre Bourdieu, apa yang sedang diupayakan PSI yang mengkapitalisasi Jokowi adalah konversi modal simbolik—pengakuan, prestise, dan kehormatan yang diperoleh dari otoritas adat.
Namun, jangan lupa bahwa Bourdieu dalam tesisnya itu menekankan satu prasyarat penting: yakni modal simbolik hanya efektif selama diakui dalam “lapangan” (field) yang tepat.
Sementara lapangan budaya-adat dan lapangan politik-elektoral berjalan menurut logika yang berbeda, dengan aturan main dan ukuran keberhasilan masing-masing.
Pada titik ini, bahwa konversi modal dari satu lapangan ke lapangan lain tidak memberikan jaminan yang secara otomatis dan linear.
Karena itu, legitimasi kultural semacam ini pun memiliki batas kemampuannya sendiri. Gelar kehormatan bisa menghangatkan hubungan emosional, tetapi tidak serta-merta mengubah preferensi pemilih di bilik suara.
Masyarakat adat di Lampung maupun NTT tetap memiliki pertimbangan politik yang majemuk, dan penghormatan seremonial jarang cukup kuat untuk mengalahkan faktor-faktor struktural seperti kekuatan mesin partai, figur lokal, atau isu-isu kebutuhan riil masyarakat setempat.
Di titik ini pula konsep mitos politik dari Roland Barthes relevan untuk dibaca. Bagi Barthes, mitos adalah sistem semiologis tingkat kedua—di mana dalam hal ini sosok Jokowi dinaturalisasi serta dinarasikan menjadi simbol tunggal semacam “mewakili wajah rakyat kecil”, “presiden yang membumi”—yang menyamarkan kompleksitas realitas politik di baliknya.
Dalam kacamata Ernst Cassirer dalam The Myth of the State—bahwa mitos politik bekerja paling kuat justru pada situasi krisis atau ketidakpastian, saat struktur rasional masyarakat sedang goyah.
Sebaliknya—pada lanskap elektoral yang sudah lebih stabil dan terstruktur seperti NTT dengan basis PDI-P-nya—daya kerja mitos semacam Jokowi effect jauh lebih mudah dibendung oleh mesin dan identitas partai yang sudah mapan.
Menakar Ulang Efek Jokowi
Pada akhirnya, pertanyaan besar yang patut diajukan bukan sekadar apakah safari politik ini akan mendongkrak suara PSI, melainkan seberapa jauh Jokowi masih relevan sebagai kekuatan pengungkit politik di tengah lanskap yang terus berubah.
Jika benar prediksi para analis bahwa kenaikan suara PSI—bila ada—tidak akan signifikan, maka ini menjadi sinyal penting bagi seluruh kalkulasi politik Jokowi ke depan, termasuk upayanya membesarkan jalan politik bagi Gibran menuju 2029.
Fenomena ini semestinya menjadi bahan refleksi, bukan hanya bagi PSI, tetapi bagi siapa pun yang masih mengandalkan strategi “titip suara” melalui figur populer tanpa membangun fondasi struktural partai yang kokoh di akar rumput.
Popularitas personal memang aset berharga dalam politik elektoral, tetapi ia bukan jaminan abadi. Sebagaimana diajarkan Weber, karisma yang tercerabut dari kekuasaan struktural cepat atau lambat akan mengalami rutinisasi.
Sementara modal simbolik dari satu lapangan tidak otomatis laku di lapangan lain. Mitos politik paling kuat justru saat realitas sedang tidak stabil—bukan saat struktur partai lawan sudah berakar kuat di tanah yang hendak direbut.
Ketika kekuasaan formal telah berpindah tangan dan kepercayaan publik terus tergerus, mitos tentang kesaktian elektoral seorang mantan presiden pun cepat atau lambat akan diuji oleh realitas politik: hasil penghitungan suara di bilik pemilih.
Pada titik ini, safari politik boleh saja penuh gegap gempita, dihiasi seremoni adat dan sambutan hangat warga. Namun perlu dicatat, demokrasi elektoral itu tidak bekerja berdasarkan romantisme masa lalu, dan tidak pula bekerja berdasarkan daya pikat mitos semata.
Ia bekerja berdasarkan kalkulasi rasional pemilih hari ini, ditopang mesin partai dan struktur sosial yang nyata—dan itulah tantangan sesungguhnya yang harus dijawab Jokowi dan PSI, jauh melampaui sekadar seremoni safari politiknya ke daerah-daerah.***
*) Penulis: Abdul Khalid Boyan
Peneliti LPPM Universitas Sunan Gresik
