MAKLUMAT — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi Menggugat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat sore (19/6/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari kebijakan anggaran, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga menuntut penurunan harga BBM dan harga kebutuhan pokok.
Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari BEM Politeknik Negeri Banyuwangi, FIKKIA Unair, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba), serta para aktivis GMNI, HMI, dan PMII.
Pantauan Maklumat.id, massa aksi sempat menggelar orasi di pertigaan Gedung DPRD Banyuwangi sekitar pukul 16.00 WIB. Tuntutan isu lokal yang disuarakan oleh mahasiswa adalah mendesak Pemkab Banyuwangi agar melakukan langkah reformasi kebijakan anggaran. Pemkab diminta untuk mengalihkan fokus belanja operasional yang dinilai konsumtif menjadi belanja modal yang dianggap lebih produktif. Bahkan bisa berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga akan lebih menyentuh kepentingan publik.
Mahasiswa juga mendesak Pemkab Banyuwangi untuk melakukan audit secara transparan terkait pelaksanaan SPMB di sekolah agar tidak terjadi praktik kecurangan. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah daerah untuk menjamin hak-hak siswa berprestasi dan jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu.
Dalam orasinya, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banyuwangi Ilham L. Mursyidi mendesak Pemkab Banyuwangi segera memeriksa dugaan jual beli seragam dan atribut sekolah pasca SPMB, terutama di jenjang SMP. “Kami menuntut Pemkab Banyuwangi menindak tegas praktik komersialisasi pendidikan,” sorotnya.
Massa aksi ditemui dan berdialog langsung dengan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi PKB Zaki Al Mubarok, Marifatul Kamila dari Fraksi Partai Golkar, Suwito dari Fraksi Partai Gerindra, serta Wagianto dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Lima Poin Tuntutan Mahasiswa
Dalam kesempatan itu, Aliansi Banyuwangi Menggugat menyampaikan lima poin tuntutan terkait isu nasional. Pertama, stop pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
Ketiga, evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara menyeluruh melalui kebijakan yang terukur dan berbasis akademis. Keempat, hentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, mendesak pemerintah untuk menjamin pendidikan yang inklusif.
Apabila hasil evaluasi program MBG dan KDKMP menunjukkan bahwa program tersebut tidak efektif, bahkan tidak berhasil mencapai tujuannya, Ilham mendesak supaya program tersebut segera dihentikan.
“Anggaran triliunan yang digunakan untuk membiayai program MBG dan KDKMP bisa dialihkan ke sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Ilham.
Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Golkar, Marifatul Kamila, menyatakan dukungan terhadap tuntutan yang disampaikan massa aksi. Rifa, panggilan akrabnya, mengaku siap membawa surat tuntutan mahasiswa itu ke kediaman Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara, yang tidak bisa menemui mahasiwa saat itu, supaya segera ditandatangani.
“Secara garis besar kami memenuhi tuntutan mahasiswa ini dan surat tuntutan siap untuk ditandatangani oleh ketua dewan,” kelakarnya.
Dialog di Pemkab Sempat Alot
Usai bergantian orasi dan berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, massa aksi bergerak ke depan Kantor Pemkab Banyuwangi di Jalan Ahmad Yani. Mereka kembali menggelar orasi secara bergiliran menyuarakan semua tuntutannya. Selain berorasi dan meneriakkan yel-yel, unjuk rasa Aliansi Banyuwangi Menggugat itu sempat diwarnai aksi bakar ban di tengah jalan raya.
Massa yang dipimpin Rofi’udin Rohmatullah, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Untag Banyuwangi itu akhirnya ditemui oleh Sekretaris Daerah Suyanto Waspo Tondho Wicaksono sekitar pukul 17.30 WIB. Mahasiswa dan Sekretaris Daerah sempat terlibat dialog yang cukup alot selama sekitar 30 menit.
Aliansi Banyuwangi Menggugat meminta pejabat yang akrab dipanggil Yayan itu untuk meneken surat tuntutan mereka. Tetapi, Yayan menolak dengan alasan aturan administrasi di birokrasi yang tidak mengizinkan.
“Saya mewakili Pemkab, pasti akan menyampaikan lima tuntutan mahasiswa ini kepada pemerintah pusat, tetapi dengan tata naskah sesuai dengan format pemerintah,” ujar Yayan.
Akhirnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi Menggugat itu mengakhiri aksi unjuk rasanya sekitar pukul 19.00 WIB. Dengan tertib, mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi lokal Banyuwangi itu membubarkan diri. (*)
