MAKLUMAT — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay memantik diskusi perihal politik modern yang kerap terjebak dalam arus oportunisme. Ia menyoroti sejumlah kondisi di mana kekuasaan kerap dipraktikkan tanpa berlandaskan moralitas.
Menurutnya, gejala tersebut juga terlihat dari praktik politik yang lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dibandingkan konsistensi terhadap nilai dan prinsip.
Pandangan itu ia sampaikan dalam acara Tadarus Pemikiran Ahmad Syafii Maarif: Menjaga Suluh Merawat Nurani Bangsa yang digelar Maarif Institute bersama Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) di Hotel Tamarin, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan bertema Pendidikan, Ekologi, dan Keadaban Publik: Menjawab Krisis Kemanusiaan melalui Reaktualisasi Gagasan Kebudayaan Buya Syafii Maarif tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.
“Dulu waktu kami makan bersama, Buya Syafii berpesan ‘Jangan pernah pindah partai politik’. Menurut Buya Syafii, itu tidak baik,” ceritanya mengenang sosok Ahmad Syafii Maarif, atau yang akrab disapa Buya Syafii.
Saleh mengenang pesan tersebut sebagai salah satu nasihat yang membekas dari Buya Syafii. Ia mengatakan pesan yang sederhana itu justru menjadi pegangan penting dalam perjalanan politiknya hingga sekarang.
Menurutnya, konsistensi merupakan bagian dari etika politik dan etika publik. Ketika terdapat kekurangan dalam sebuah partai atau organisasi, perbaikan seharusnya dilakukan dari dalam secara bertahap, bukan dengan berpindah hanya demi mencari peluang yang lebih menguntungkan.
“Etika yang sederhana-sederhana itu bisa kita langgar secara tidak sadar. Itu tadi mungkin adalah contohnya,” katanya.
Saleh juga menyoroti praktik koalisi dan aliansi politik yang dibangun tanpa kesamaan pandangan dan tujuan. Ia menilai kondisi tersebut dapat menggerus keadaban publik apabila hanya didasarkan pada kepentingan pragmatis untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, koalisi politik seharusnya dibangun di atas kesepahaman mengenai arah kebijakan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, publik perlu merenungkan apakah praktik politik yang berkembang saat ini masih berlandaskan etika atau justru semakin menjauh dari nilai-nilai tersebut.
“Jangan sampai hanya menjadi aliansi pragmatis. Itu bagian dari krisis keadaban. Apakah itu terjadi sekarang? Nanti renungkan bersama,” jelasnya.
Saleh juga menyinggung persoalan defisit hati nurani yang menurutnya menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan berbangsa. Ia menilai krisis keadaban publik muncul ketika kesulitan yang dialami masyarakat tidak lagi mampu menggerakkan empati para pemegang kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dapat membuat seseorang kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat. Kondisi itu, menurut dia, mencerminkan apa yang disebutnya sebagai “rabun kekuasaan”, yakni ketika seseorang terlalu fokus pada kekuasaan hingga mengabaikan tanggung jawab moralnya.
Dalam konteks tersebut, Saleh menekankan pentingnya mereaktualisasi kembali pemikiran tokoh-tokoh bangsa, termasuk Buya Syafii. Ia berharap forum seperti Tadarus Pemikiran Ahmad Syafii Maarif ini selalu menjadi ruang untuk merawat dan mengimplementasikan gagasan-gagasannya sebagai dasar etika publik.
“Beliau tidak hanya ngomong di podium atau bercerita ke sana kemari. Beliau menjadi teladan. Orang-orang dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda, setahu saya, tidak ada yang tidak menyayangi beliau,” ujarnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
