SEKRETARIS Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Biyanto mengatakan memiliki kader sebagai perwakilan Persyarikatan di parlemen patut dianggap sebagai sesuatu hal yang positif. Lebih-lebih para kader yang menjadi anggota legislatif itu merupakan representasi Persyarikatan. Tentu mereka akan lantang menyuarakan dan mengawal visi-misi dari Muhammadiyah.
“Kalau belajar dari periode 2019-2024 ini, tentu sangat penting memiliki kader di parlemen, sangat positif dampak dari gerakan kader-kader kita dalam mengawal aspirasi-aspirasi Persyarikatan di parlemen,” ujarnya ketika diwawancarai Maklumat.id.
Biyanto kemudian menuturkan, pada periode 2019-2024 ini, misalnya, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki Prof Zainuddin Maliki yang terpilih menjadi anggota Komisi X DPR RI. Mantan Wakil Ketua PWM Jatim itu terpilih sebagai anggota legislatif dari dapil (daerah pemilihan) Lamongan dan Gresik pada Pemilu 2019 lalu.
Setelah terpilih hingga kini, kata dia, Prof Zainuddin menjadi sosok yang merepresentasikan Muhammadiyah di parlemen. Sehingga, Prof Zainuddin Maliki dapat menjadi kepanjangan tangan dari Persyarikatan dalam menyuarakan gagasan dan misi-misinya.
Selain itu, dengan adanya wakil Persyarikatan duduk di parlemen, diharapkan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh wakil rakyat di Senayan bisa bersesuaian dan sejalan dengan pandangan Muhammadiyah.
“Periode ini ada Prof Zainuddin Maliki yang menjadi representasi Muhammadiyah di parlemen. Kami sampaikan poin-poin aspirasi kepada Prof Zainuddin untuk disuarakan di parlemen. Apalagi beliau di Baleg (Badan Legislasi) yang disitulah sinergi antara Persyarikatan dengan DPR atau legislator,” ungkapnya.
Maka dari itu, Biyanto menambahkan, produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR RI juga diharapkan bisa sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah. Sebab, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki amal usaha (AUM) yang jumlahnya sangat banyak.
“Itu menjadi salah satu titik penting bagaimana agar produk-produk legislasi yang dihasilkan para wakil rakyat bisa mendukung pengembangan gerakan dakwah Muhammadiyah, melalui penguatan AUM. Itu sangat penting,” tegasnya.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu mengungkapkan bisa dibayangkan kalau produk legislasi, salah satu misalnya adalah RUU (Rancangan Undang-undang) itu ternyata tidak mengakomodasi kepentingan AUM, maka akan menghambat dan tidak sesuai dengan misi Muhammadiyah.
“Bisa jadi justru akan mereduksi peran Muhammadiyah. Yang mana itu juga akan berpengaruh pada kemajuan Republik Indonesia,” tandas pria asal Laren, Lamongan itu. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
