MAKLUMAT — Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Prof Dr Ma’mun Murod MSi, menegaskan pentingnya reformasi partai politik (parpol) melalui revisi Undang-Undang (UU) Partai Politik.
Hal itu ia tegaskan ketika menyampaikan sambutan dalam Rakorwil LHKP PWM Jatim dan Resepsi Milad ke-3 Maklumat.id yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, pada Ahad (14/6/2026).
Mulanya, Ma’mun mengenang perjalanan panjangnya bermuhammadiyah yang bermula dari Jawa Timur ketika menempuh studi S1 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Ia tak ragu menyatakan diri sebagai “produk kaderisasi” Jawa Timur, meskipun berasal dari Jawa Tengah. Kini, bahkan ia menjabat sebagai Rektor di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
“Saya produk Jawa Timur, meskipun asalnya dari Jawa Tengah, dan sekarang kampusnya di Jakarta, saya rumahnya di Depok. Jadi ada empat PWM yang saya pernah menjadi bagian dari dinamika di dalamnya, PWM Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat,” kelakarnya disambut tawa dan tepuk tangan para peserta forum.
Maklumat.id Wadah Penting Mengawal Indonesia
Dalam kesempatan itu, Ma’mun Murod juga menyebut pentingnya media Muhammadiyah yang tidak hanya berfungsi sebagai media komunitas untuk memberitakan kegiatan ataupun sikap-sikap Persyarikatan, tetapi juga menyuarakan isu-isu sosial-politik dan kebijakan publik seperti Maklumat.id.
Maklumat.id sendiri merupakan media online yang berada di bawah naungan PT Surya Media Jatim, yang diinisiasi oleh LHKP PWM Jawa Timur dan telah berdiri sejak 18 Mei 2023 lalu. Meskipun statusnya sebagai salah satu media afiliasi Muhammadiyah Jawa Timur, namun Maklumat.id merupakan media yang concern pada isu-isu sosial-politik dan kebijakan publik. Maklumat.id juga telah terverifikasi oleh Dewan Pers per Oktober 2025 lalu.
“Jawa Timur selama ini menjadi barometer di dalam proses bermuhammadiyah,” kata pria yang merupakan Guru Besar dalam Bidang Kepakaran Ilmu Politik itu.
“(Maklumat.id) ini wadah yang penting, dan mungkin sesuai dengan namanya Maklumat, ya sedikit nakal tidak apa-apa, itu sudah sesuai dengan namanya,” sambungnya disambut tawa peserta.
Ia menilai, keberadaan media Muhammadiyah dengan gaya seperti Maklumat.id sangat penting dalam mengawal Indonesia.
“Ini penting untuk mengawal Indonesia. Kita semua tentu ingin Indonesia maju. Saya yakin tidak ada orang Indonesia yang tidak ingin Indonesia maju,” tandasnya.
Kritik Mentalitas Koruptif Pemimpin
Lebih lanjut, Ma’mun Murod menyebut bahwa Indonesia memiliki segalanya untuk bisa menjadi negara maju, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Namun, ia mengkritisi mentalitas koruptif yang masih menjangkiti sejumlah oknum pemimpin di tanah air.
“Untuk maju itu Indonesia punya semuanya, yang minus itu satu, mentalitas pemimpin secara keseluruhan yang masih minus. Kalau ada mentalitas pemimpinnya yang sudah katakanlah diharapkan dari para pendiri bangsa, itu saya kira Indonesia sudah bisa melampaui negara-negara makmur,” katanya.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, hingga China.
“Kita kalau lihat prestasi-prestasi dari misalnya Singapura atau Malaysia, mungkin kita biasanya bilang kalau Singapura itu kecil, kalau Indonesia itu besar,” selorohnya.
“Tapi kalau kita coba membandingkan dengan China misalnya, kita sulit untuk membantah. China itu luar biasa. China penduduknya sangat banyak sekali, lebih dari 1,5 miliar, wilayahnya juga luas sekali, sementara Indonesia di bawahnya itu,” imbuh Ma’mun.
Ia kembali menegaskan bahwa salah satu persoalan utama mengapa Indonesia tak kunjung beranjak adalah lantaran watak koruptif yang masih menjangkit.
Ironisnya, mentalitas koruptif tersebut justru diamini dengan berbagai regulasi yang justru seolah “mendukung” perilaku korupsi.
“Yang masih menjadi watak dari pemimpin di kita yang masih belum berubah menjadi baik itu adalah mentalitas korupnya itu. Ini yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua,” tandasnya.
“Mentalitas korup ini juga didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk perilaku korup itu, baik undang-undangnya dan lain sebagainya itu juga mendukung itu,” sambung pria asal Brebes, Jawa Tengah itu.
Mendorong Reformasi Partai Politik
Lebih jauh, Ma’mun mendorong adanya reformasi partai politik. Menurutnya, reformasi partai politik sangat penting karena dari tubuh merekalah lahir para politisi-politisi yang kemudian akan menjabat sebagai anggota dewan maupun pemimpin daerah.
“Menurut saya, persoalan mendasar kita itu ada di partai politik, karena partai politik ini yang nantinya akan menyuplai anggota-anggota dewan. Ketika partai politiknya tidak beres, maka dipastikan suplai anggota DPR-nya juga tidak beres,” sorotnya.
Ia menyoroti pada masa jabatan Presiden yang dibatasi hanya boleh maksimal dua periode. Sebaliknya, di partai politik tidak diatur dengan jelas dan tegas dalam UU Partai Politik berapa lama atau berapa kali seseorang boleh menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik.
“Kecenderungan orang itu setelah sudah berkuasa dua periode itu akan ingin tiga periode, ketika sudah tiga ingin empat, dan seterusnya. Maka penting untuk dibatasi, nah ini tidak ada. Maka kemudian larinya ke partai politik, larinya ke anggota dewan,” selorohnya.
Ia juga menyoroti biaya politik yang mahal, yang mengakibatkan mentalitas koruptif justru semakin tumbuh subur. Sebab itu, ia juga mendorong LHKP untuk ikut memikirkan bagaimana untuk menekan biaya politik tersebut.
“Politik berbiaya mahal bahkan sangat mahal itu perlu menjadi pemikiran kita semua,” tandas Ma’mun.
Ia mendorong untuk segera melakukan reformasi partai politik melalui revisi UU Partai Politik. Sebab, ia mengaku khawatir jika kondisi ini terus berlangsung lama, maka dampaknya bakal sangat besar dan semakin memperburuk berbagai aspek.
“Tentu melalui perubahan undang-undang dan lain sebagainya, karena kalau tidak, dampaknya bisa kemana-mana,” tandas Ma’mun Murod.
