MAKLUMAT — Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA).
Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi MA yang memenangkan gugatan Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Ia menegaskan, setelah pencabutan dilakukan, maka surat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dan memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. news.detik.com +2
Menurut Yusril, pencabutan tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Tidak Ada Lagi Upaya Hukum untuk Mempertahankan Suket
Yusril menilai, setelah surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus. Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.
Ia menambahkan, putusan kasasi MA telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya surat keterangan tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen itu telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Konsekuensi terhadap Jabatan Wakil Presiden
Yusril berpandangan, persoalan tersebut juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden perlu menjadi perhatian serius.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujar Yusril.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Yusril mengenai konsekuensi hukum dari putusan MA. Adapun pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya menjadi keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai persoalan surat keterangan tersebut, Yusril memperkirakan perkara itu juga akan menghadapi persoalan hukum menyangkut objek sengketa.
Menurutnya, setelah surat keterangan yang menjadi objek sengketa dicabut, tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” jelas Yusril.
Bantah Jadi Ketua Tim dalam Polemik Ijazah Gibran
Yusril menegaskan, keterlibatannya dalam persoalan tersebut merupakan bagian dari tugasnya sebagai Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Ia membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegas Yusril.
Ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.***
