-
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset bakal rampung paling lambat Desember 2026. (Foto: Fraksi Gerindra)
-
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun. (Foto: Fraksi PKS DPR RI)
-
Penulis: Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S., M.H. *)
-
Pimpinan DPR RI saat menerima audiensi AMPB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Mereka menyatakan kesiapan untuk meletakkan jabatannya jika RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan sesuai batas waktu yang telah disepakati. (Foto: DPR RI)
-
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Septa Chandra. (Foto: TV Parlemen)
-
Penulis: Anang Dony Irawan. *)
-
Komisi III DPR RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/1/2026), menyiapkan RUU Perampasan Aset yang memungkinkan negara menyita hasil kejahatan bermotif ekonomi, bahkan tanpa menunggu putusan pidana. (Foto: IG Voktis.id)
-
Sejumlah pemuda dan mahasiswa menandatangani dukungan untuk mendorong segera disahkannya RUU Perampasan Aset, Sabtu (27/9/2025). (Foto: Ubay NA/ IST)
-
Dari kiri: Moderator Abdul Ghoni, Dosen FISIP Unair Suko Widodo, Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya Josiah Michael, Dekan Hukum Universitas Narotama Rusdianto Sesung, dalam dialog interaktif pemuda dan mahasiswa bertajuk 'Sahkan RUU Perampasan Aset' yang digelar DPD PSI Kota Surabaya. (Foto: Ubay NA/ IST)
-
Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael (dua dari kanan), menyampaikan paparannya dalam dialog interaktif bertajuk 'Sahkan RUU Perampasan Aset' pada Sabtu (27/9/2025). (Foto: Ubay NA/ IST)
-
Pengamat politik dari Unair, Dr Suko Widodo (dua dari kiri), menyampaikan paparannya dalam dialog interaktif bertajuk 'Sahkan RUU Perampasan Aset' yang digelar DPD PSI Kota Surabaya, Sabtu (27/9/2025). (Foto: Ubay NA/ IST)
-
Ketua DPD PSI Kota Surabaya, Shobikin Amin, menyampaikan sambutan dalam dialog interaktif bertajuk 'Sahkan RUU Perampasan Aset' pada Sabtu (27/9/2025). (Foto: Ubay NA/ IST)