MAKLUMAT – Tanwir Muhammadiyah 2026 akan digelar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 13–15 November 2026. Agenda penting Persyarikatan ini dirangkaikan dengan resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah.
Tanwir memiliki kedudukan strategis dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Forum ini merupakan permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar yang berfungsi mengawal kebijakan, mengevaluasi perjalanan organisasi, serta membahas persoalan strategis di antara dua penyelenggaraan Muktamar.
Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, keberadaan Tanwir tidak terbentuk secara tiba-tiba. Forum tersebut lahir dari proses sejarah panjang seiring dengan perkembangan organisasi dan perluasan wilayah gerakan Muhammadiyah.
Pada masa awal berdirinya, Muhammadiyah mengembangkan tradisi permusyawaratan melalui pertemuan umum tahunan atau Algemeene Vergadering, yang kemudian dikenal sebagai Kongres Tahunan.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pimpinan dan perwakilan organisasi untuk membahas persoalan Persyarikatan, mengevaluasi program, serta menetapkan keputusan penting bagi arah gerakan.
Namun, perkembangan Muhammadiyah yang semakin luas ke berbagai daerah membawa tantangan baru dalam koordinasi organisasi.
Perluasan cabang ke Sumatera, terutama Minangkabau pada dekade 1920-an, kemudian disusul Sulawesi dan wilayah lainnya, membuat kebutuhan konsolidasi antara pimpinan pusat dan perwakilan daerah semakin besar.
Penyelenggaraan kongres yang melibatkan perwakilan dari berbagai wilayah membutuhkan biaya, transportasi, waktu, dan pengorganisasian yang tidak sederhana.
Dalam situasi tersebut, Muhammadiyah membutuhkan forum permusyawaratan yang dapat menjaga komunikasi dan kesinambungan pengambilan keputusan tanpa harus selalu menunggu pelaksanaan kongres.
Tanwir Berkembang pada Masa Kolonial
Istilah Tanwir berasal dari bahasa Arab tanwīr, yang berarti penyinaran atau pencerahan. Makna tersebut memiliki keterkaitan dengan orientasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mengembangkan pembaruan pemikiran, pendidikan, dan pengorganisasian umat.
Pada dekade 1930-an, ketika jaringan Muhammadiyah semakin berkembang, hubungan antara Pengurus Besar dan Konsul sebagai representasi organisasi di berbagai wilayah menjadi persoalan penting dalam tata kelola Persyarikatan.
Forum yang mempertemukan pimpinan pusat dan representasi wilayah diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, membicarakan perkembangan organisasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan program di berbagai daerah.
Pada periode kepemimpinan KH Hisyam dan KH Mas Mansyur, perkembangan tersebut berlangsung dalam lingkungan sosial-politik kolonial yang menuntut kecermatan dalam menentukan sikap dan strategi gerakan.
Tanwir kemudian berkembang sebagai forum yang memungkinkan persoalan organisasi dibahas dengan melibatkan representasi wilayah tanpa harus menunggu penyelenggaraan kongres.
Tanwir dan Penguatan Ideologi Muhammadiyah
Peran strategis Tanwir semakin terlihat setelah Indonesia merdeka. Muhammadiyah menghadapi tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi organisasi, tetapi juga peneguhan identitas, orientasi ideologis, dan posisi Persyarikatan dalam kehidupan kebangsaan.
Salah satu momentum penting adalah pembahasan dan pengesahan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM).
Gagasan tersebut dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo untuk memberikan landasan pemikiran yang lebih mendasar bagi kehidupan dan perjuangan Persyarikatan.
Setelah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memperoleh pengesahan dalam Sidang Tanwir tahun 1961 di Yogyakarta.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Tanwir tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi dan administrasi organisasi, tetapi juga memiliki peran dalam pembahasan keputusan yang menyangkut orientasi mendasar Muhammadiyah.
Seiring perubahan siklus penyelenggaraan Kongres atau Muktamar yang tidak lagi berlangsung setiap tahun, Tanwir juga memperoleh peran semakin penting dalam mengawal keputusan organisasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan Persyarikatan.
Kedudukan dan Kewenangan Tanwir Muhammadiyah
Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Tanwir ditempatkan sebagai permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar.
Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi yang menetapkan arah kebijakan umum, memilih anggota Pimpinan Pusat, serta mengambil keputusan mendasar bagi kehidupan organisasi dalam satu periode kepemimpinan.
Sementara itu, Tanwir menjalankan fungsi pengawalan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis di antara dua penyelenggaraan Muktamar.
Kewenangan Tanwir mencakup penyampaian laporan Pimpinan Pusat, pembahasan masalah yang diserahkan Muktamar atau diatur dalam AD/ART, pembahasan awal masalah yang akan dibawa ke Muktamar, serta pembahasan persoalan mendesak yang tidak dapat ditangguhkan hingga Muktamar berikutnya.
Peserta Tanwir terdiri atas anggota Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau penggantinya yang telah disahkan Pimpinan Pusat, perwakilan wilayah dan daerah berdasarkan perimbangan, serta wakil organisasi otonom tingkat pusat.
Selain anggota Tanwir, terdapat peserta dari unsur majelis, lembaga, dan biro tingkat pusat serta undangan khusus. Pimpinan Pusat juga dapat mengundang peninjau dalam forum tersebut.
Tanwir 2026 dan Kesinambungan Gerakan Muhammadiyah
Penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah 2026 di Palu menjadi bagian dari tradisi permusyawaratan yang telah berkembang selama perjalanan panjang Persyarikatan.
Forum ini memiliki arti penting dalam menjaga keterhubungan antara kebijakan organisasi, dinamika wilayah, dan kebutuhan gerakan Muhammadiyah di tengah perubahan sosial dan kebangsaan.
Tanwir bukan sekadar agenda rutin di antara dua Muktamar. Forum tersebut menjadi ruang bagi Persyarikatan untuk menyampaikan perkembangan organisasi, melakukan evaluasi, membahas persoalan strategis, serta merumuskan langkah menghadapi tantangan ke depan.
Rangkaian Tanwir Muhammadiyah 2026 dan resepsi Milad ke-114 di Palu pada 13–15 November 2026 menjadi momentum untuk merawat tradisi permusyawaratan sekaligus memperkuat kesinambungan gerakan Muhammadiyah memasuki fase perjalanan berikutnya.***
