MAKLUMAT – Kemacetan parah yang terjadi di Jembatan Suramadu dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan dari DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengaku ikut merasakan sendiri terjebak antrean kendaraan saat melintas.
Abdul Halim pun menilai pengawasan serta perawatan jembatan perlu diperketat. Kepadatan dipicu pekerjaan perbaikan pada komponen besi di bentangan tengah jembatan. Pada bagian bawah struktur ditemukan kelonggaran sehingga harus segera ditangani petugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
“Beberapa hari ini kemacetan cukup terasa, khususnya arah Surabaya ke Madura. Saya sendiri ikut terjebak. Di bentangan tengah ada komponen besi yang perlu perbaikan karena ditemukan kelonggaran,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Ia menilai kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan rutin dan deteksi dini kerusakan agar perbaikan tidak dilakukan saat kondisi sudah berdampak pada arus lalu lintas. Apalagi, Suramadu merupakan jalur vital penghubung dua wilayah.
Abdul Halim menegaskan, setelah pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS), tanggung jawab pengelolaan dan perawatan berada pada kementerian terkait. Karena itu, koordinasi dan kontrol teknis harus diperkuat.
Saat ini, penanganan jembatan berada di bawah Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia meminta kedua instansi tersebut meningkatkan intensitas pengawasan lapangan dan perawatan berkala.
Selain perbaikan struktur, ia juga menyoroti kondisi fasilitas pendukung seperti baut yang hilang dan lampu penerangan yang tidak berfungsi di sejumlah titik. Hal tersebut dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan jika tidak segera ditangani.
“Jembatan ini sangat vital untuk mobilitas dan ekonomi Jawa–Madura. Pengawasan teknis, perawatan rutin, dan penganggaran harus jadi prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.
