MAKLUMAT — Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Prof. Zainuddin Maliki, mengungkapkan harapannya agar Muhammadiyah dapat berperan sebagai penawar untuk menangkal maraknya praktik demokrasi berbayar di Indonesia, yang menyebabkan mahalnya biaya politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Zainuddin saat memberikan materi dalam Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh LHKP PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
“Saya berharap Persyarikatan Muhammadiyah bisa menjadi penangkal menyebarnya praktik demokrasi berbayar, yang dalam pandangan Aspinall disebut sebagai democracy for sale. Penyebab munculnya krisis kepemimpinan,” ujar Zainuddin.
Menurut Zainuddin, Muhammadiyah memiliki modal sosial dan kultural yang sangat besar. Potensi tersebut, menurutnya, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menangkal penyebaran politik uang di Indonesia.
Ia mengacu pada pengalaman Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, ketika dirinya bersama Nadjib Hamid mendapatkan mandat Persyarikatan Muhammadiyah untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Pada Pileg 2019, Zainuddin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PAN di Daerah Pemilihan Jawa Timur X, yang meliputi Gresik dan Lamongan, dan berhasil meraih kursi. Sementara itu, Nadjib Hamid mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Jawa Timur, meski gagal terpilih, ia meraih lebih dari 1,2 juta suara.
“Modal sosial dan kultural Muhammadiyah sangat besar. Jika struktur Muhammadiyah dapat digerakkan dengan serius dan bersungguh-sungguh memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, saya yakin kita masih bisa melawan politik uang. Saya percaya itu masih mungkin,” tegasnya.
Zainuddin juga optimistis bahwa Muhammadiyah masih memiliki kemampuan untuk membangun politik berbasis nilai dan menempatkan kader-kader terbaiknya di legislatif, terutama di daerah-daerah yang menjadi basis Persyarikatan.
“Tidak perlu kita mencari dalil untuk membenarkan serangan fajar atau praktik sejenis lainnya,” tegas Zainuddin menolak wacana yang berupaya mengkaji dalil pembenaran terkait praktik politik uang.
Zainuddin juga menyebut pentingnya Muhammadiyah untuk memperbanyak jumlah kader politiknya yang duduk di parlemen. Sebab, kata dia, apa-apa saja yang menjadi visi membangun Indonesia yang berkemajuan bisa diwujudkan melalui perumusan Undang-Undang (UU) yang itu dibuat oleh para legislator di DPR RI.
“Harus diperbanyak jumlah kader di politik, yang kemudian harapannya semakin banyak juga kader yang duduk di Senayan. Sehingga aturan-aturan yang dibuat itu, UU itu adalah berdasarkan pandangan-pandangan Muhammadiyah,” tandasnya.
Reporter: Ubay NA
