PROFESOR Zainuddin Maliki, Anggota Komisi X DPR RI, menyoroti data terkini rekrutmen PPPK guru yang dipaparkan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran dalam rapat kerja di parlemen, Rabu (24/5/2023). ”Intinya sampai sampai hari ini kebutuhan guru masih belum bisa diselesaikan,” ujar Prof Zainuddin sebagaimana dilansir dari JPNN.com seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Rapat itu juga dihadiri perwakilan KemenPAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu. Dia menjelaskan situasi saat jumlah guru yang telah lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 544.292 orang. Upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2021 dan 2022 masih belum maksimal.
Sementara itu pada 2023 masih diperlukan perekrutan 601.286 guru untuk sekolah negeri, tetapi jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (pemda) hanya 278.102 atau 46 persen. ”Sementara itu ada P1 yang sudah dapat SK tetapi gaji belum turun. Ada yang dinyatakan lulus belum dapat SK dan formasi,” ujar politisi PAN tersebut. Dia juga mengutip data Kemendikbudristek bahwa hanya sekitar 67 persen guru lulus passing grade atau PG 2021 telah mendapat penempatan.
Dengan rincian, dari 193.954 guru lulus PG, sebanyak 131.025 orang (67,6 persen) telah mendapat penempatan pada seleksi PPPK 2022, sedangkan 62.546 (32,2 persen) belum ada penempatannya. Selain itu, ada 383 orang (0,2 persen) tidak menjadi sasaran penempatan karena ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lain-lain.
Masih berdasarkan dari data Kemendikbudristek, 62.546 guru yang telah memiliki nilai melampaui ambang batas tahun 2021 merupakan prioritas utama atau P1 pada seleksi PPPK guru 2023. Menurut dia, perlakuan prioritas utama dapat dilakukan hanya jika formasi diusulkan oleh pemda. Namun, sampai saat ini baru terdapat 36.061 guru lulus PG 2021 yang telah diusulkan formasinya oleh pemda.
Zainuddin menjelaskan dalam raker dengan Menteri Nadiem kemarin, Komisi X DPR mendesak pemerintah menyelesaikan semua persoalan guru tersebut. ”Kami minta diselesaikan. Jangan melakukan rekrutmen-rekrutmen baru sebelum P1 ini selesai. Kemudian (pemerintah) diberi waktu Oktober,” tegasnya. Apabila Oktober 2023 nanti masalah guru tersebut belum selesai, pemerintah pusat harus mengambil alih dengan ketentuan-ketentuan baru yang sedang disiapkan regulasinya berupa peraturan pemerintah (PP). ”Dibuat ketentuan baru yang bisa mengatasi hambatan yang terjadi selama ini,” ujar Prof Zainuddin Maliki. (*)
Sumber: JPNN
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
