MAKLUMAT — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menekankan pentingnya menjaga proporsionalitas suara dalam sistem pemilu, termasuk dalam pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Menurutnya, setiap suara rakyat harus memiliki peluang untuk dikonversi menjadi kursi di parlemen.
Viva Yoga mengatakan PAN tidak mempermasalahkan besaran ambang batas parlemen, baik 5 maupun 6 persen. Namun, ia mengingatkan agar penentuan angka tersebut tidak mengakibatkan semakin banyak suara pemilih yang tidak terwakili di DPR.
“Bagi PAN, mau 5 persen atau 6 persen tidak masalah. Yang penting, bagaimana suara rakyat tidak ada yang sia-sia atau terbuang karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Proporsionalitas penting untuk menjaga demokrasi,” kata Viva Yoga dalam rapat koordinasi PAN Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang plural. Karena itu, keberadaan beragam kekuatan politik di parlemen diperlukan untuk menjaga dinamika demokrasi dan memberi ruang bagi aspirasi masyarakat yang berbeda-beda.
Menurut Viva Yoga, semakin sedikit jumlah partai yang berada di DPR, semakin terbatas pula ruang perdebatan dan dinamika politik yang mewakili keragaman masyarakat.
Selain persoalan sistem pemilu, Viva Yoga menyoroti penguatan PAN sebagai partai politik modern. Ia menyebut sejumlah karakteristik yang harus dimiliki partai modern, mulai dari ideologi yang jelas, struktur organisasi hingga tingkat desa, kaderisasi, kemandirian logistik, budaya demokrasi internal, hingga program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Program seperti PANsar Murah, pembagian sembako, kepedulian terhadap anak yatim-piatu, dan berbagai kegiatan kerakyatan disebut sebagai bentuk kehadiran partai di tengah masyarakat.
“Semua merupakan program yang langsung diterima dan dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Viva Yoga mengatakan penguatan karakter partai modern merupakan cita-cita Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang perlu menjadi komitmen seluruh kader. Salah satu aspek pentingnya adalah membangun budaya demokrasi melalui komunikasi, dialog, dan pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan.
Ia mencontohkan mekanisme pengambilan keputusan PAN yang dilakukan melalui jenjang organisasi, mulai dari kongres, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, hingga musyawarah desa. Proses tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya melibatkan pengurus dan anggota secara kolektif.
“Koordinasi yang di dalamnya ada diskusi, serap aspirasi, dan dialog merupakan bentuk mengembangkan budaya demokrasi di internal partai,” katanya.
Sebagai partai pendukung pemerintahan, Viva Yoga juga mengingatkan para kader PAN yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tetap berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan tugasnya.
Ia optimistis konsolidasi organisasi di Jawa Timur dapat memperkuat posisi PAN di wilayah tersebut. Komunikasi antarkader dan pengurus dinilai penting untuk menyatukan langkah menghadapi agenda politik ke depan.
“Konsolidasi hari ini saya rasa akan menambah energi perjuangan ke depan. Kita kokohkan Jawa Timur sebagai basis PAN,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Ketua DPW PAN Jawa Timur yang juga anggota DPR RI Komisi XI Ahmad Rizki Sadig, serta sejumlah tokoh senior PAN, yakni mantan Bupati Lamongan H. Masfuk dan anggota DPR periode 2019–2024 Prof. Zainuddin Maliki. Forum itu juga membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan penyerahan bantuan kompensasi kepada calon anggota legislatif PAN yang tidak terpilih pada Pemilu 2024.
