DEWAN Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menginstruksikan kepada kader IMM di seluruh Indonesia supaya ikut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Ketua DPP IMM Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik (HPKP) Baikuni Alshafa mengatakan, pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya Pemilu maupun Pemilukada serentak itu dilakukan sebagai bentuk komitmen IMM terhadap keberlangsungan jalannya demokrasi substansial di Indonesia.
“DPP IMM ingin agar penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada serentak tahun 2014 bisa berlangsung transparan dan terjaga independensinya. Karenanya, pengawalan terhadap transparansi penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada adalah hal yang sangat penting,” ujar pria karib disapa Alsa kepada Maklumat.id, Selasa (25/7/2023).
Ia menerangkan, transparansi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada harus dimulai dari proses rekruitmen anggota penyelenggara Pemilu. Setelah itu, pengawasan dan pemantauan dilakukan ketika penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi di seluruh Indonesia.
“Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak ini adalah salah satu sendi penting bagi perbaikan nasib bangsa. Maka penting bagi kita untuk bisa terlibat menjaga netralitas dan independensi penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu,” ujarnya
Alsa menegaskan, IMM akan serius menyoroti proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024, mulai dari tingkat daerah, provinsi se-Indonesia. Hal itu agar para penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) bisa memegang teguh nilai independensi dan transparansi ketika menjalankan tugasnya.
Sebab, tidak menutup kemungkinan adanya potensi kecurangan dalam Pemilu, mulai tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Salah satunya bentuk kecurangan itu adalah adanya kecondongan atau keberpihakan dari penyelenggara Pemilu terhadap calon tertentu, baik itu calon anggota legislatif (caleg) ataupun eksekutif.
Tak kalah penting, lanjut dia, adanya kecenderungan atau keberpihakan dari penyelenggara Pemilu kepada salah satu pasangan calon Presiden-Wakil Presiden dalm pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2024 mendatang.
“Jangan sampai ada kecenderungan atau keberpihakan kepada calon tertentu. Kami harap penyelenggara Pemilu netral. Apalagi penyelenggara pemilu condong kepada salah satu partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 nanti,” pesannya.
Alumnus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menekankan, pentingnya kader IMM di seluruh lapisan bisa terlibat dalam mengawal proses Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Sehingga bisa berlangsung transparan dan terjaga independensinya.
“DPP IMM mengintruksikan kepada seluruh kader IMM, dari tingkat komisariat, cabang, dan daerah di seluruh Indonesia agar ikut memantau. Kader IMM fokus mengawasi para pimpinan atau anggota dari penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU ataupun Pengawas Pemilu di daerahnya masing-masing. Itu semata-mata agar penyelenggara tetap independen dan transparan,” tandasnya.(*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
